Rencana Kantor Camat dan Jalan Dicek, DPRD Lutim Pantau Kesiapan Proyek

LUWU TIMUR, TEKAPE.co – Rencana pembangunan di Kecamatan Tomoni tak ingin hanya berhenti di atas kertas.

DPRD Kabupaten Luwu Timur turun langsung ke lapangan, Kamis (3/9/2026), untuk mengecek sejumlah rencana pekerjaan yang masuk dalam pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Monitoring tersebut dilakukan jajaran DPRD dari Dapil IV yang meliputi Kecamatan Tomoni, Tomoni Timur dan Mangkutana.

Anggota DPRD Luwu Timur, Dwi Heryanto bersama rombongan meninjau sejumlah titik pembangunan yang direncanakan pemerintah daerah.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah rencana pembangunan Kantor Camat Tomoni.

DPRD tidak hanya melihat lokasi, tetapi mengecek langsung kondisi lapangan dan kesiapan tahapan awal sebelum proyek tersebut direalisasikan.

Langkah ini menjadi penting. Sebab, pembahasan perubahan APBD bukan sekadar soal menambah atau menggeser angka dalam dokumen anggaran.

“Setiap rupiah yang disiapkan harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas legislator Nasdem ini.

Selain Kantor Camat Tomoni, DPRD juga meninjau rencana pembangunan jalan di wilayah tersebut.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan kebutuhan pembangunan yang masuk dalam perencanaan benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.

Dwi Heryanto menegaskan, monitoring merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD, sekaligus upaya memastikan program yang direncanakan pemerintah daerah tidak lepas dari kebutuhan riil masyarakat.

“Kami hari ini melakukan monitoring, salah satunya meninjau persiapan pekerjaan awal pembangunan Kantor Camat Tomoni dan pembangunan jalan,” kata Hery.

Menurutnya, hasil monitoring akan menjadi bahan evaluasi DPRD dalam pembahasan bersama pemerintah daerah.

Terutama menyangkut kesiapan pekerjaan, kebutuhan pembangunan dan skala prioritas.

Monitoring Dapil IV ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian pembahasan Perubahan APBD 2026. Aspirasi masyarakat dari Tomoni, Tomoni Timur dan Mangkutana menjadi salah satu bahan yang akan dibawa DPRD dalam proses pembahasan anggaran. (*)