PRK Soroti PT Socfindo Perkebunan Lae Butar, DLH Aceh Singkil Siap Hadirkan Ahli

ACEH SINGKIL, TEKAPE.co – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), Ahmad Fadhli meminta pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Pemkab) untuk menindak tegas perusahaan PT Socfindo Perkebunan Lae Butar Aceh Singkil.

Pasalnya, perusahaan asing itu diduga telah melanggar garis sempadan sungai dan garis sempadan anak sungai di sejumlah titik lokasi Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan PT Socfindo, seperti pada sungai Lae Butar yang berada di Desa Sidorejo, Kecamatan Gunung Meriah.

“Ini saatnya Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil harus menindak tegas dugaan pelanggaran sempadan sungai oleh sejumlah perusahaan, terutama perusahaan yang saat ini sedang proses pembaharuan izin HGU, yaitu PT Socfindo Kebun Lae Buta,” ujarnya.

Ahmad menjelaskan, bahwa pihaknya telah berulang kali menyampaikan hal tersebut, terkait pelanggaran sempadan sungai itu pada beberapa kesempatan baik rapat formal DPR atau di agenda – agenda penting lainnya.

“Namun hingga saat ini belum juga kita melihat tindakan tegas dari pemerintah, padahal aturan sempadan sungai sudah jelas, salah satunya pada Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 – 2032,”tegas politisi Nasdem itu.

Menurutnya, pemkab harus tegas terkait hal itu, dalam regulasi juga jelas di sebutkan sanksi bagi pelanggar garis sempadan sungai, mulai sanksi administrasi hingga sanksi pidananya.

“Apalagi saat ini, PT Socfindo Kebun Lae Butar sedang proses pembaharuan izin HGU mereka, maka mereka harus melakukan penghijauan kembali di areal sempadan sungai, di tanami dengan pepohonan,” jelas Ahmad.

“Jika hal itu tidak dilakukan maka pemerintah harus bertindak memberikan sanksi, jika perlu cabut izin mereka.” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil, Soerkani, menanggapi pernyataan itu mengatakan, pihaknya secara detail belum bisa memastikan bahwa sudah terjadi kerusakan yang melebihi ambang baku mutu.

“Ini perlu kita identifiasi dulu, dan yang memutuskan terjadi kerusakan atau tidak itu ada ahlinya atau tim ahli yang bisa mengatakan rusak atau tidak,” kata Soerkani.

Dirinya menjelaskan, bahwa kapasitas DLH Kabupaten Aceh Singkil tidak sampai menyimpulkan bahwa sudah terjadi kerusakan atau tidak.

“Karena banyak elemen – elemen lain yang harus kita koordinasikan. Jika perlu untuk di undang ahli, pihaknya akan koordinasikan apakah dari kalangan akademisi atau seperti apa, nanti kota koordinasikan ke DLH Propinsi.” tuturnya.

Tak hanya itu, Soekarno juga mengatakan kewenangan DLH sesuai dengan nomenklatur di DLH.

“Karena kewenangan kita di DLH Kabupaten ini, sesuai dengan nomenklatur kita, masalah sempadan sungai, atau sempadan pantai, ini masuk kepada ekosistem, kewenangannya mungkin juga ada dari Balai, karena ini BP DAS juga ada, Balai Wilayah Sungai juga ada dari kementerian PUPR. Ini menjadi kewenangan siapa nanti kita akan pelajari kembali,” jelas Soerkani. (*/Wahyu Hidayat)

Komentar