Pemkab Jember Perkuat Hilirisasi Tembakau, Dorong Industri Cerutu Tembus Pasar Internasional
JEMBER, TEKAPE.co – Pemerintah Kabupaten Jember terus memperkuat pengembangan sektor tembakau melalui hilirisasi serta peningkatan daya saing industri cerutu.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan nilai tambah komoditas lokal sekaligus memperluas akses pasar produk unggulan Jember ke tingkat internasional.
Bupati Jember, Gus Fawait, menyampaikan hal tersebut saat melakukan kunjungan ke PT Bin Cigar, salah satu produsen cerutu di Kabupaten Jember, Sabtu (19/9/2026).
BACA JUGA: Kanwil Kemenkum Sulsel Pantau 29 Risiko 2026, Seluruh Pengendalian Triwulan III Tuntas
Dalam kunjungan tersebut, Gus Fawait mengatakan Jember memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri cerutu. Saat ini, sedikitnya enam pabrikan cerutu beroperasi di Kabupaten Jember dengan orientasi produksi yang sebagian besar menyasar pasar ekspor.
“Sekitar 90 persen produksi cerutu Jember ditujukan untuk pasar luar negeri. Produk kita telah menjangkau hampir 45 negara,” ujar Gus Fawait.
Menurutnya, produk cerutu asal Jember telah dipasarkan ke sejumlah negara, mulai dari Amerika Serikat, kawasan Timur Tengah, Eropa, Tiongkok, hingga negara-negara ASEAN.
BACA JUGA: Carnaval Budaya Desa Panti Dorong Partisipasi Masyarakat dan Aktivitas Ekonomi UMKM
Selain melalui ekspor reguler, cerutu Jember juga telah dipasarkan melalui jaringan toko bebas bea di sekitar 10 negara.
Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu indikator berkembangnya hilirisasi komoditas tembakau di Kabupaten Jember. Tembakau tidak hanya dipasarkan sebagai bahan baku, tetapi diolah menjadi produk industri dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
“Pencapaian ini menunjukkan bahwa hilirisasi tembakau di Jember mampu memberikan nilai tambah terhadap komoditas daerah sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas,” jelasnya.
Di sisi lain, Pemkab Jember juga memberikan perhatian terhadap keberlanjutan sektor tembakau di tingkat hulu. Petani menjadi bagian penting dalam rantai produksi sehingga perlindungan dan kesejahteraan mereka turut menjadi perhatian pemerintah daerah.





Tinggalkan Balasan