PALOPO, TEKAPE.co – Sistem pelayanan dan administrasi Rumah Sakit selama masa pandemi covid-19 di Kota Palopo, dinilai sangat tidak baik oleh sejumlah kalangan.
Salah satunya, datang dari kalangan mahasiswa.
Pihak Rumah Sakit, diduga telah memaksakan pasien untuk melakukan pemeriksaan Swab, sedangkan keluarga dan pasien telah mendatangani penolakan pemeriksaan Swab.
Bahkan, pihak rumah sakit juga mengancam untuk menonaktifkan BPJS Pasien yang enggan melakukan pemeriksaan Swab.
Hal ini yang menjadi pembahasan serius dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), yang digelar di Kantor DPRD Palopo, Senin 11 Januari 2021, kemarin.
Koordinator Lapangan, Arifin Zainuddin Laila yang juga merupakan salah satu keluarga pasien menuntut, agar pihak rumah sakit yang diduga tidak memberikan pelayanan terbaik, diberikan sanksi.
“Kami menuntut dapat diberikan sanksi kepada rumah sakit yang diduga banyak melakukan mal administrasi dan pelayanan maksimal bagi pasien yang diklaim terpapar covid-19,” tegasnya.
Arifin juga menyinggung kejadian salah seorang pasien yang kemudian yang ditetapkan sebagai pasien covid-19, namun selama 14 hari tidak mendapat pelayanan serta fasilitas sebagaimna yang telah ditetapkan dalam standar covid-19.
Kendati demikian, Pj Kepala Dinas Kesehatan Palopo, Taufiq menjelaskan rapid test secara paksa ke pasien tidak mempunyai dasar hukum.
Dirinya juga akan segera menindaklanjuti dan akan membuat regulasi, bagi rumah sakit dalam memberikan pelayanan prima semasa covid-19.
Mendengar hal itu, Selaku Jendlap Aksi, Guntur Armada mengatakan, akan terus mengawal masalah yang menimpa salah seorang keluarga dan kerabatnya, yang terjadi di rumah sakit beberapa waktu lalu.
“Kami akan tetap mengawal dan akan menggelar aksi jilid II, dengan tetap menyorot manegement sistem pelayanan rumah sakit terkait,” tutup Guntur. (*)
Komentar