OPINI: Motor Kredit, Simbol Status Yang Menyumbat Jalan Kota

Oleh: El-Roi R Madubun
Dosen Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura, Ambon.

DI KOTA-KOTA modern, termasuk Ambon, mobilitas cepat kini menjadi kebutuhan dasar. Setiap orang berlomba melawan waktu: ingin tiba lebih cepat, bekerja lebih efisien, dan hidup lebih produktif.

Namun, di balik hasrat bergerak itu, jalan raya justru menjadi ruang yang kian sesak. Suara klakson, panas mesin, dan wajah pengendara yang tegang kini menjadi potret keseharian kota.

Kemacetan bukan sekadar gangguan teknis lalu lintas, tetapi juga cerminan ketidakseimbangan sosial dan ekonomi. Meningkatnya jumlah kendaraan pribadi yang tidak diimbangi dengan infrastruktur jalan yang memadai menjadi penyebab utamanya.

Dalam konteks sosial, kemacetan adalah manifestasi dari sistem ekonomi, budaya konsumtif, dan simbol status yang saling berkelindan.

Ledakan Kendaraan di Kota Ambon

Data dari Dinas Pendapatan Provinsi Maluku menunjukkan bahwa pada 2021 terdapat 40.861 unit kendaraan roda empat dan enam, serta 111.188 unit sepeda motor yang beroperasi di Ambon. Hanya dalam empat tahun, jumlah itu melonjak drastis.

Berdasarkan data Electronic Registration and Identification (ERI) Korlantas Polri per April 2025, total kendaraan di Ambon mencapai 236.340 unit, dengan 205.720 di antaranya adalah sepeda motor.

Lonjakan ini tidak sebanding dengan pertumbuhan ruas jalan yang nyaris stagnan. Dengan kata lain, ruang fisik kota tidak lagi mampu menampung laju pertumbuhan kendaraan pribadi.

Akibatnya, kemacetan menjadi konsekuensi logis dari kesenjangan antara mobilitas individu dan kapasitas kolektif ruang kota.

Dari Angkot ke Motor Pribadi

Satu dekade lalu, angkutan kota (angkot) menjadi urat nadi transportasi masyarakat Ambon. Kini, angkot makin jarang terlihat.

Banyak pengemudi mengaku kesulitan untuk beroperasi memperoleh penumpang karena penumpang beralih ke kendaraan pribadi.

Hampir setiap rumah tangga kini memiliki satu atau dua sepeda motor dalam satu keluarga, bahkan satu mobil.

Perubahan ini menandai pergeseran budaya transportasi dari mobilitas kolektif ke mobilitas individual. Jika dulu kendaraan pribadi merupakan simbol kemewahan, kini menjadi kebutuhan dasar.

Ironisnya, akses yang terlalu mudah justru menimbulkan masalah baru bagi ruang kota dan lingkungan sosial.

Motor Kredit: Mobilitas Murah, Masalah Mahal

Kepemilikan sepeda motor meningkat tajam terutama karena sistem kredit kendaraan yang sangat mudah. Dengan uang muka rendah, tenor panjang, dan syarat ringan—hanya kartu identitas—seseorang sudah bisa membawa pulang sepeda motor baru. Bahkan, beberapa keluarga kini memiliki dua atau tiga motor sekaligus.

Kebijakan pembiayaan ini memang membantu masyarakat memperoleh akses mobilitas, tetapi pada saat yang sama menciptakan ledakan kendaraan pribadi di jalan raya. Akibatnya, lalu lintas padat, polusi meningkat, dan ruang publik tereduksi oleh kendaraan yang parkir di mana-mana.

Fenomena ini menggambarkan paradoks modernitas: kemudahan finansial menciptakan kesulitan sosial. Sistem kredit yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan justru memperparah beban perkotaan.

Rasional tapi Irasional: Masalah Perspektif

Dalam pandangan teori pilihan rasional, setiap individu mengambil keputusan berdasarkan perhitungan untung rugi yang paling efisien bagi dirinya. Membeli sepeda motor lewat kredit dianggap pilihan rasional karena menawarkan mobilitas tinggi, biaya terjangkau, dan kebebasan bergerak tanpa bergantung pada transportasi umum yang terbatas.

Namun, ketika keputusan serupa diambil oleh ribuan bahkan jutaan orang, maka hasil akhirnya justru menjadi irasional secara kolektif. Jalanan penuh sesak, polusi meningkat, dan efisiensi yang diharapkan berubah menjadi frustrasi sosial yang dialami bersama.

Fenomena ini menunjukkan bahwa rasionalitas individu tidak selalu identik dengan rasionalitas sosial. Keputusan pribadi yang tampak logis dapat berujung pada kerugian bersama ketika tidak disertai regulasi dan kesadaran kolektif.

Inilah paradoks masyarakat modern: setiap orang ingin bergerak lebih cepat, tetapi secara bersamaan justru memperlambat pergerakan bersama.

Pada titik ini, kemacetan bukan sekadar masalah lalu lintas, melainkan konsekuensi logis dari rasionalitas yang kehilangan arah sosialnya.

Kemacetan, polusi udara, dan meningkatnya stres perkotaan adalah bentuk kerugian sosial akibat akumulasi keputusan rasional individu.

Inilah yang disebut sebagai paradoks pilihan rasional: keputusan logis secara pribadi tetapi destruktif secara sosial.

Ketika Sistem Ekonomi Menjadi Disfungsi Sosial

Melalui sudut pandang fungsionalisme struktural, sistem kredit kendaraan merupakan mekanisme adaptasi ekonomi yang memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhan mobilitas.

Namun, ketika sistem lain seperti transportasi publik dan tata ruang kota gagal berfungsi seimbang, maka sistem tersebut berubah menjadi disfungsi sosial.

Sistem kredit kendaraan awalnya dirancang sebagai mekanisme ekonomi yang inklusif, memberi kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki alat transportasi tanpa harus memiliki modal besar.

Secara teoritis, sistem ini membantu memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat kelas menengah ke bawah.

Namun, ketika pertumbuhan kendaraan pribadi tak diimbangi dengan pembangunan transportasi publik dan infrastruktur jalan, keseimbangan sistem sosial menjadi terganggu.

Mekanisme ekonomi yang tadinya fungsional justru berubah menjadi sumber disfungsi sosial—memunculkan kemacetan, polusi, serta menurunnya efisiensi dan kenyamanan hidup di perkotaan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa ketimpangan antara sistem ekonomi dan sistem sosial dapat melahirkan paradoks modernitas. Kredit kendaraan mendorong konsumsi, tetapi tidak memperhatikan kapasitas ruang kota dan daya dukung lingkungan.

Akibatnya, masyarakat terdorong mengambil keputusan individual yang tampak rasional, namun menimbulkan kerugian kolektif.

Disfungsi ini bukan hanya soal lalu lintas, melainkan juga cerminan dari kegagalan sistem sosial dalam mengatur hubungan antara kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan bersama.

Motor sebagai Simbol Status Baru

Selain alasan fungsional, kepemilikan motor juga memiliki makna simbolik. Dalam pandangan interaksionisme simbolik, motor pribadi menjadi tanda keberhasilan kecil. Meskipun dibeli dengan cara kredit, motor memberikan rasa bangga, kebebasan, dan kemandirian.

Naik kendaraan umum sering dipersepsikan sebagai tanda “tidak mampu”, sementara memiliki motor dianggap “mandiri” dan “berkelas”. Akibatnya, motor bukan lagi alat transportasi, tetapi simbol status sosial.

Dalam budaya konsumtif yang terus dipupuk oleh iklan dan media, kepemilikan kendaraan menjadi identitas baru kelas pekerja urban.

Jalan Macet, Cermin Budaya Konsumerisme

Kemacetan bukan hanya akibat teknis dari banyaknya kendaraan, melainkan cermin dari budaya konsumtif yang mengakar di masyarakat kota. Kepemilikan kendaraan pribadi kini dipandang sebagai simbol kemajuan dan kesuksesan hidup.

Iklan dan media memperkuat anggapan bahwa memiliki motor atau mobil berarti mandiri dan modern, sehingga membeli kendaraan—meski dengan kredit—menjadi keputusan yang lebih didorong oleh gengsi daripada kebutuhan nyata.

Fenomena ini memperlihatkan bagaimana logika konsumsi menciptakan paradokssosial. Semakin banyak orang memiliki kendaraan, mobilitas justru semakin terhambat.

Sistem kredit yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat bergerak lebih leluasa malah melahirkan kemacetan, polusi, dan tekanan sosial. Dalam konteks ini, kemudahan finansial justru menghasilkan kesulitan sosial yang luas.

Lebih jauh, kemacetan menggambarkan pergeseran nilai dari kolektivitas ke individualisme. Jika dulu naik angkutan umum menjadi wujud kebersamaan warga kota, kini banyak orang merasa lebih “berkelas” dengan kendaraan pribadi.

Jalan raya pun berubah menjadi simbol persaingan status, bukan ruang sosial bersama. Akibatnya, kemacetan bukan sekadar masalah ruang fisik, tetapi krisis kesadaran sosial di tengah budaya konsumtif yang kian kuat.

Menuju Solusi Sosial: Mengubah Cara Pandang

Mengatasi kemacetan bukan sekadar soal menambah jalan baru. Diperlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan kebijakan, budaya, dan kesadaran sosial.

Beberapa langkah penting yang perlu dipertimbangkan: Revitalisasi transportasi publik  dengan menyediakan angkutan umum yang aman, nyaman, dan terjangkau.

Regulasi kepemilikan kendaraan pribadi, misalnya melalui pembatasan pembelian kendaraan kedua atau penerapan pajak progresif.

Edukasi publik tentang mobilitas berkelanjutan menumbuhkan kesadaran bahwa kenyamanan bersama lebih penting dari gengsi pribadi.

Reorientasi budaya konsumsi dengan menggeser pandangan bahwa kepemilikan kendaraan pribadi adalah ukuran keberhasilan sosial.

Fenomena motor kredit mengajarkan satu hal penting: tidak semua kemudahan membawa kemajuan. Ketika sistem ekonomi dan budaya konsumtif berjalan tanpa keseimbangan sosial, hasilnya justru mempersempit ruang hidup bersama.

Kota yang sehat bukanlah kota dengan banyak kendaraan pribadi, tetapi kota yang memungkinkan warganya bergerak dengan efisien, aman, dan berkelanjutan.

Motor kredit memang mempercepat mobilitas individu, tetapi tanpa perubahan pola pikir dan sistem transportasi publik yang kuat, kemudahan itu hanya akan terus menyumbat jalan kota. (*)