Luwu Timur Jajaki Sistem Pengelolaan Sampah Banyumas, Fokus pada Teknologi RDF dan Model TPS3R

BANYUMAS, TEKAPE.co — Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, memimpin langsung kunjungan kerja ke Kabupaten Banyumas, Sabtu (12/7/2025), guna menggali strategi pengelolaan sampah berkelanjutan yang telah sukses diterapkan di wilayah tersebut.

Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda studi tiru Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam rangka mencari solusi konkret terhadap persoalan sampah yang semakin kompleks.

Rombongan Luwu Timur diterima oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Banyumas, Junaidi, bersama Kepala DLH Banyumas Sugiri dan Ketua KSM Kedungrandu, Wahidin.

Salah satu agenda utama dalam kunjungan ini adalah peninjauan langsung ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Kedungrandu, lokasi yang dikenal sebagai pelopor sistem pengolahan sampah berbasis zero waste di Jawa Tengah.

“Kami tidak datang hanya untuk melihat, tapi untuk mempelajari dan membawa pulang sistem yang bisa langsung diadaptasi. Banyumas terbukti mampu mengubah krisis menjadi peluang. Ini yang ingin kami pelajari,” kata Irwan, di sela kunjungan.

Menurutnya, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) mencatat bahwa timbulan sampah di Luwu Timur pada 2024 mencapai lebih dari 45 ribu ton per tahun. Namun baru 47 persen yang berhasil dikelola secara optimal.

“Saat ini dua dari empat TPA kami, yakni Asana dan Asuli, sudah ditutup karena tidak lagi sesuai regulasi. Sedangkan TPA Ussu hampir penuh. Kami perlu pendekatan baru yang berbasis teknologi dan partisipasi masyarakat,” tegas Irwan.

Salah satu teknologi yang menarik perhatian Bupati adalah Refuse Derived Fuel (RDF), metode pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif. Teknologi ini telah diadopsi oleh Banyumas dan juga tengah dibangun oleh PT Vale Indonesia Tbk di Luwu Timur dengan kapasitas 50 ton per hari.

Selain RDF, Irwan juga memberi perhatian pada sistem pengelolaan sampah berbasis TPS3R (Reduce, Reuse, Recycle), yang hingga kini belum tersedia di Luwu Timur.

“Melalui studi tiru ini, kami ingin menyusun strategi jangka panjang yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai kunci. Pengelolaan sampah bukan hanya urusan teknis, tapi juga sosial dan ekonomi,” imbuhnya.

Asisten Ekbang Banyumas, Junaidi, dalam sambutannya mengisahkan bagaimana Banyumas sempat mengalami masa krisis sampah pada 2018. TPA utama ditutup, dan selama berbulan-bulan sampah dikelola dengan metode darurat.

Namun, kondisi itu justru mendorong lahirnya inovasi lokal, seperti program “Sumpah Beruang” (Sulap Sampah Berubah Uang) yang mendorong masyarakat memilah sampah dari rumah, serta menjalin kemitraan pengangkutan dengan lembaga swadaya masyarakat seperti ASM (Aliansi Sampah Mandiri).

Ketua KSM Kedungrandu, Wahidin, menjelaskan bahwa sampah dari masyarakat dipilah secara otomatis menggunakan mesin gibrik—sebuah alat yang mampu memilah sampah organik dan anorganik dalam skala besar.

Sampah organik kemudian dijadikan kompos atau pakan maggot, sedangkan anorganik diolah menjadi RDF, paving block, genteng, atau produk daur ulang lainnya.

“Kami melayani sekitar 4.000 rumah tangga. Iuran masyarakat dan hasil penjualan rongsok cukup untuk menghidupi sistem ini. Nilai ekonominya jelas, tapi yang terpenting adalah dampaknya terhadap lingkungan,” ujar Wahidin.

TPST Kedungrandu saat ini mampu memproduksi hingga 30 ton rongsok per bulan, dengan nilai jual sekitar Rp30 juta. Sistem ini menjadikan kawasan tersebut hampir bebas dari ketergantungan pada TPA.

Irwan menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Pemerintah Banyumas dan mengaku terinspirasi oleh cara daerah ini mengintegrasikan teknologi, edukasi, dan ekonomi dalam satu sistem pengelolaan sampah.

“Ini bukan hanya soal teknologi, tapi soal keberanian mengambil keputusan besar. Semoga semangat Banyumas bisa kami bawa ke Luwu Timur,” pungkasnya. (*)