Legislator PDIP Ini Harap Warga Bijak Sikapi BPJS Kesehatan Jadi Syarat Urus SIM-STNK

JAKARTA, TEKAPE.co – Pemerintah menjadikan kepesertaaan JKN melalui BPJS Kesehatan sebagai syarat untuk mengurus berbagai kegiatan. Mulai dari mengurus SIM sampai ibadah.

Terkait BPJS Kesehatan yang menjadi syarat dalam mengurus berbagai kegiatan, Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo menilai hal itu demi peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Menurutnya, apa yang disampaikan pemerintah semata-mata untuk pelayanan kesehatan yang semakin baik.

BACA JUGA:
Presiden Jokowi Panggil Airlangga dan Ida Fauziyah, Minta Aturan Dana JHT Direvisi

“harus dipahami dengan jerni dan bijak, dengan cara utuh menyikapi ini. Yang disampaikan pemerintah bukan tanpa alasan, ini semata-mata demi pelayanan kesehatan,” ujar Rahmad, Selasa 22 Februari 2022.

BPJS Kesehatan, kata dia, itu tentu pelayanan kesehatan akan semakin baik. Jangan serta-merta orang punya BPJS pada saat sakit saja. Ini butuh kegotongroyongan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan.

Politikus PDIP ini menilai BPJS telah memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama mereka yang berekonomi rendah. Kehadiran BPJS, menurutnya, meringankan beban masyarakat.

BACA JUGA:
Kemenperin: Revitalisasi dan Diskon Harga Gas Dongkrak Kinerja Industri Pupuk di Tanah Air

“Ingat ya BPJS sudah luar biasa membantu rakyat yang tadinya itu jual aset, jual rumah, jual pekarangan untuk membiayai keluarganya yang sakit, tapi dengan BPJS itu sudah berapa juta orang ditolong, sudah bisa meringankan beban kesehatan,” ujar Handoyo.

Handoyo mengatakan BPJS wajib dimiliki setiap orang. Oleh karena itu, kebijakan tersebut perlu dilakukan agar mereka yang belum mendaftarkan diri untuk segera daftar.

“BPJS itu kepesertaan wajib, amanat rakyat melalui undang-undang, jadi saya kira memang siapa pun semestinya emang bersama-sama bergotong-royong saling membantu,” ujarnya.

“BPJS itu dibutuhkan, BPJS itu butuh kegotongroyongan dan kewajiban untuk jadi peserta, toh yang buat SIM tidak tiap tahun, begitu juga dengan prasyarat lain yang bisa dipahami dalam rangka untuk bersama-sama menegakkan BPJS agar sehat kemudian rakyat juga semakin sehat,” lanjutnya.

Namun dia mengatakan perlunya sosialisasi kebijakan tersebut agar masyarakat tidak kaget. Sekaligus memberikan pengertian kepada mereka yang menolak.

“Toh kemudian ada kontra itu perlu sosialisasi, edukasi, dan penyampaian secara utuh, bahwa niat pemerintah ini adalah begini-begini ke masyarakat jangan sampai membuat masyarakat terkaget-kaget,” ujarnya.

BPJS Jadi Syarat Naik Haji-Bikin SIM

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Aturan ini meminta kementerian/lembaga hingga kepala daerah menjaring masyarakat untuk menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan.

Dari aturan tersebut, Minggu (20/2), salah satunya, Jokowi meminta Menteri Agama mensyaratkan calon jemaah umroh dan haji khusus sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan.

“Mensyaratkan calon jamaah umrah dan jamaah haji khusus merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional,” demikian bunyi aturan tersebut. (*)