Lapen Rapuh di Onanrunggu II, Kontraktor Sebut Beli Proyek dari Inisial BS
TAPUT, TEKAPE.co – Belum genap berumur satu tahun, proyek rehabilitasi jalan dengan konstruksi lapis penetrasi (Lapen) di Desa Onanrunggu II, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara, mulai menunjukkan kerusakan.
Berdasarkan pantauan di lapangan, Rabu (11/11/2026), sejumlah bagian permukaan jalan tampak terkelupas. Batu macadam yang semestinya melekat dalam lapisan aspal justru terlihat terlepas dan berserakan di sepanjang badan jalan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mutu pelaksanaan pekerjaan. Bahkan, pada beberapa bagian, lapisan jalan terlihat mudah terkelupas ketika dicungkil menggunakan tangan. Kondisi ini menimbulkan dugaan adanya persoalan pada komposisi campuran maupun ketebalan lapisan aspal.
Kerusakan juga terlihat di bagian tepi jalan. Rumput mulai tumbuh di sejumlah titik yang diduga berkaitan dengan tipisnya lapisan konstruksi.
Seorang pengendara yang ditemui di lokasi mengatakan, pekerjaan jalan tersebut baru rampung beberapa waktu lalu. Sepengetahuannya, pengerjaan dimulai sekitar Mei 2026 dan selesai sekitar Oktober 2026.
Ia juga membantah anggapan bahwa kerusakan jalan disebabkan oleh tingginya intensitas kendaraan berat yang melintas.
“Biasanya yang lewat hanya sepeda motor para petani yang hendak ke ladangnya. Kalaupun ada mobil pribadi (minibus) yang lewat, itupun sesekali,” ujarnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun TEKAPE.co, pekerjaan tersebut merupakan proyek Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, dan Perhubungan (PUTR-Hub) Kabupaten Tapanuli Utara dengan nama paket Rehabilitasi Jalan Onanrunggu–Bahal Batu, Kecamatan Sipahutar.
Proyek itu tercatat menggunakan anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dengan nilai yang disebut sebesar Rp200 juta.
Dalam dokumen kegiatan, pekerjaan tersebut mencakup rehabilitasi jalan dengan spesifikasi Lapis Penetrasi Macadam sepanjang 3M. Jadwal pelaksanaan kontrak dimulai pada Mei 2026 dan berakhir pada November 2026.
Pengadaan proyek menggunakan metode pengadaan langsung dengan Kode Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 1.03.10.2.01.0055.5.1.02.01.001.00004.1.3.04.01.01.0003.00006.
Persoalan lain muncul ketika kontraktor yang disebut mengerjakan proyek tersebut, Jonny Panjaitan, dikonfirmasi mengenai pelaksanaan pekerjaan.
Jonny membenarkan bahwa dirinya merupakan kontraktor yang mengerjakan proyek rehabilitasi jalan tersebut. Namun, ia mengaku proyek itu bukan diperolehnya secara langsung melalui proses pengadaan, melainkan dibeli dari seseorang berinisial BS.
Ia bahkan menyebut tidak akan memperoleh bagian apabila tidak membeli proyek tersebut dari BS.
“Darimanalah dapat rekap proyek aku kalau enggak kubeli. Masih banyak orang atas,” katanya.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pengelolaan proyek pemerintah tersebut. Terlebih, pengakuan mengenai pembelian proyek dari pihak lain perlu mendapat penjelasan lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.
Saat dimintai tanggapan mengenai kondisi fisik jalan yang mulai mengalami kerusakan, Jonny belum memberikan penjelasan lebih lanjut.
Sementara itu, BS yang disebut Jonny sebagai pihak tempat dirinya membeli proyek tersebut belum dimintai keterangan.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas PUTR-Hub Kabupaten Tapanuli Utara, Dalan Simanjuntak, Jumat (13/11/2026) saat dikonfirmasi mengenai kondisi jalan tersebut mengatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan selalu mendapat pengawasan.
“Horas amang, dalam pelaksanaan selalu diawasi dengan baik. Bilamana ada yang rusak akan segera diperbaiki. Terima kasih infonya,” ujarnya.
Ketika kembali dikonfirmasi mengenai batu macadam yang terlihat terkelupas dan berserakan di sejumlah bagian jalan, Dalan menyebut kerusakan tersebut hanya terjadi pada bagian pinggiran.
“Hanya pinggiran saja itu. Hari ini rekanan akan ke lapangan untuk tindak lanjut. Terima kasih infonya,” jawabnya.
Namun, ketika ditanya mengenai pengakuan kontraktor Jonny Panjaitan yang menyebut proyek tersebut dibeli dari seseorang berinisial BS, Dalan memberikan tanggapan singkat.
“Saya tidak mengerti itu. Horas,” katanya.
Kerusakan dini pada proyek yang menggunakan anggaran daerah tersebut semestinya menjadi perhatian instansi teknis. Pemeriksaan terhadap mutu pekerjaan, kesesuaian spesifikasi, serta tanggung jawab pelaksana diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran publik dapat dipertanggungjawabkan.
(Abednego Manalu)





Tinggalkan Balasan