Kemiskinan Morowali 10,38 Persen, Wabup Iriane Minta OPD Turun ke Desa Tiap 2 Bulan

MOROWALI, TEKAPE.co – Pemkab Morowali mulai mempersiapkan proses validasi dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penanganan kemiskinan di daerah.

Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Morowali di Aula Bappelitbangda Morowali, Senin (14/9/2026).

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN.

Wakil Bupati Morowali Iriane Iliyas membuka langsung rapat yang diikuti sejumlah perangkat daerah terkait dan tamu undangan.

Dalam arahannya, Iriane meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dalam proses validasi data.

Menurutnya, program pengentasan kemiskinan akan sulit berjalan maksimal jika tidak didukung data yang akurat, terpadu, dan diperbarui secara berkala.

Ia juga meminta perangkat daerah tidak hanya mengandalkan data administratif, tetapi turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat.

“Setiap dua bulan masing-masing dinas turun ke desa dan berkolaborasi. Kita harus bersama-sama bekerja agar angka kemiskinan di Morowali terus menurun,” ujar Iriane.

Iriane mengatakan pemanfaatan data berdasarkan desil juga perlu menjadi perhatian dalam menentukan sasaran intervensi pemerintah.

Dengan data yang valid, program penanggulangan kemiskinan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing kelompok masyarakat.

Iriane Soroti Potensi SDA Morowali

Iriane turut menyinggung potensi sumber daya alam (SDA) Morowali yang besar.

Menurutnya, potensi tersebut harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk membantu menekan angka kemiskinan.

Ia meminta perangkat daerah aktif mendampingi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam proses pendataan di lapangan.

Pendampingan tersebut dinilai penting untuk memastikan proses pengumpulan dan pemutakhiran data berjalan optimal, dengan tetap menghormati independensi statistik.

Selain kemiskinan, Iriane meminta pemerintah daerah tetap memperhatikan perkembangan inflasi.

Koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dinilai perlu terus diperkuat agar berbagai persoalan sosial ekonomi dapat ditangani secara bersama-sama.

Angka Kemiskinan Morowali 10,38 Persen

Iriane berharap proses validasi dan pemutakhiran DTSEN tidak berhenti pada rapat koordinasi, tetapi dilakukan secara berkelanjutan.

Ia mendorong adanya evaluasi setiap tiga bulan dengan mengumpulkan data dari seluruh perangkat daerah terkait.

“Angka kemiskinan Morowali saat ini 10,38% persen. Kita berharap dengan upaya bersama angka tersebut dapat terus kita turunkan,” tambahnya.

Di akhir arahannya, Iriane meminta seluruh perangkat daerah menyiapkan data sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Ketersediaan data yang lengkap dan akurat, kata dia, menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan kebijakan serta program pemerintah agar lebih tepat sasaran.

“Semua dinas terkait minimal harus memiliki data yang perlu disiapkan. Ini penting agar kita dapat bekerja secara maksimal dan bersama-sama mewujudkan Morowali dengan angka kemiskinan yang semakin menurun,” pungkasnya. (*)