Jadup Aceh Timur Masih Tahap 1, Daerah Lain Disebut Sudah Tahap 3

ACEH TIMUR, TEKAPE.co – Belum cairnya bantuan Jaminan Hidup (Jadup) tahap 2 bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Aceh Timur, Aceh, menuai kekecewaan. Warga kini menanti kepastian pemerintah terkait realisasi bantuan yang dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Ketua DPC Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Aceh Timur, Iwan Saputra mengatakan, masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai penyebab keterlambatan pencairan bantuan tersebut.

Menurutnya, warga terdampak bencana masih berupaya memulihkan kondisi ekonomi keluarga setelah kehilangan harta benda maupun sumber penghasilan. Karena itu, pencairan Jadup menjadi salah satu harapan untuk meringankan beban mereka.

“Jadup tahap kedua ini sangat dinantikan masyarakat Aceh Timur. Bantuan tersebut penting untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, terutama bagi warga yang masih berjuang bangkit setelah terdampak bencana,” ujar Iwan, Senin (19/10/2026).

Ia menilai, keterlambatan pencairan bantuan perlu segera mendapat perhatian pemerintah. Terlebih, berdasarkan informasi yang disampaikan, sejumlah daerah lain seperti Kota Langsa, Aceh Tamiang, dan Aceh Utara disebut telah memasuki penyaluran Jadup tahap 3, sementara Aceh Timur masih berada pada tahap 1.

Perbedaan tahapan penyaluran tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai kendala yang dihadapi serta kapan bantuan untuk warga Aceh Timur dapat direalisasikan.

Iwan berharap pemerintah tidak hanya memberikan penjelasan secara umum, tetapi juga menyampaikan informasi secara transparan mengenai perkembangan penyaluran, proses yang masih berjalan, serta jadwal pencairan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Masyarakat membutuhkan kepastian. Pemerintah perlu menjelaskan apa yang menjadi kendala, bagaimana tahapan penyalurannya, dan kapan bantuan tersebut bisa diterima oleh warga yang berhak,” tegasnya.

Soroti Penyebab Banjir

Selain menyoroti keterlambatan bantuan, Iwan juga mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan untuk mengurangi risiko banjir.

Ia menyebut sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian, mulai dari parit tersumbat, penebangan pohon di sejumlah kawasan, penumpukan sampah, hingga aktivitas galian C yang menurutnya perlu diawasi.

Beberapa lokasi yang disorot antara lain kawasan Kedegrobak, Simpang Jernih, wilayah di atas Alue Mirah, Rantau Panjang, serta Lhoknibong.

Menurut Iwan, kerusakan lingkungan dan saluran air yang tidak berfungsi dengan baik dapat memperburuk risiko banjir. Karena itu, ia mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang berpotensi merusak lingkungan.

“Parit tersumbat, sampah menumpuk, pohon ditebang, dan sungai yang tersumbat perlu menjadi perhatian bersama. Perilaku masyarakat yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan dapat memperparah kondisi saat banjir terjadi,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait meningkatkan pengawasan terhadap kondisi lingkungan, termasuk memastikan saluran air dan sungai tidak tersumbat serta menindaklanjuti persoalan yang berpotensi memperbesar risiko banjir.

Masyarakat Menanti Kepastian

Di sisi lain, warga terdampak bencana berharap koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Kementerian Sosial, dan instansi terkait dapat diperkuat agar penyaluran Jadup tidak terus berlarut-larut.

Pemerintah daerah juga diharapkan memberikan penjelasan resmi mengenai perkembangan pencairan bantuan, termasuk kemungkinan adanya proses verifikasi data, persoalan administrasi, atau kendala teknis lainnya.

Kepastian tersebut dinilai penting agar masyarakat mengetahui status bantuan yang mereka nantikan dan tidak terus berada dalam ketidakjelasan.

Bagi warga yang masih berusaha memulihkan kehidupan setelah bencana, bantuan Jadup diharapkan dapat segera diterima sesuai ketentuan dan hak penerima yang telah memenuhi persyaratan.

Hingga ada penjelasan resmi mengenai penyebab keterlambatan dan jadwal pencairan tahap berikutnya, masyarakat Aceh Timur masih menunggu langkah konkret pemerintah agar bantuan tersebut segera terealisasi.

(Iwan)