Fraksi PAN Beri Sejumlah Catatan untuk Perubahan APBD Luwu Timur 2026

MALILI, TEKAPE.co – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Luwu Timur memberikan sejumlah catatan dan masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026.

Pandangan umum Fraksi PAN tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PAN, Abdul Halim, dalam Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur, Jumat (4/9/2026).

Fraksi PAN mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam menyusun dan menyampaikan Ranperda Perubahan APBD 2026 sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku.

Namun, PAN berharap perubahan APBD tidak hanya menjadi proses penyesuaian administrasi anggaran, tetapi juga menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan program yang telah berjalan.

Menurut PAN, evaluasi tersebut penting untuk memastikan program yang belum optimal dapat diperbaiki, sementara program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dapat diperkuat.

“Perubahan APBD harus menjadi momentum untuk melakukan koreksi terhadap pelaksanaan anggaran yang belum optimal, memperbaiki program yang tidak efektif, serta memperkuat program yang memberikan manfaat nyata,” kata Abdul Halim dalam penyampaiannya.

Dorong Penguatan PAD Tanpa Bebani Masyarakat

Dalam aspek pendapatan daerah, Fraksi PAN mendukung upaya pemerintah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meski demikian, PAN mengingatkan agar peningkatan PAD tidak hanya dilakukan melalui kenaikan target penerimaan atau menambah beban masyarakat.

PAN mendorong perluasan basis penerimaan, perbaikan sistem pemungutan, digitalisasi, validasi data wajib pajak dan wajib retribusi, optimalisasi aset daerah, serta penguatan pengawasan.

Potensi pertambangan, pertanian, perkebunan, UMKM, pariwisata dan sektor ekonomi lainnya dinilai perlu terus dikembangkan agar memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah.

Belanja Daerah Perlu Tepat Sasaran

Pada sisi belanja, PAN meminta setiap penambahan anggaran dalam perubahan APBD memiliki alasan yang jelas, urgensi yang kuat, serta indikator keberhasilan yang terukur.

Begitu pula dengan kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran. Pemerintah diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai penyebabnya, apakah karena efisiensi, perubahan kebijakan, rendahnya serapan, kendala pelaksanaan maupun faktor lainnya.

PAN berharap perubahan anggaran benar-benar diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja daerah.

Soroti Sekolah Terdampak Longsor

Di sektor pendidikan dan kebudayaan, Fraksi PAN mendukung pendidikan tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.

Abdul Halim juga menyampaikan perhatian terhadap kondisi sekolah di Desa Tawakua yang mengalami longsor pada 2025.

Ia berharap perbaikan sekolah tersebut dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam perubahan APBD 2026.

Pertanian dan Irigasi Pompa Jadi Perhatian

Sektor pertanian juga menjadi salah satu perhatian PAN. Fraksi ini mendorong penguatan sarana produksi pertanian, jalan usaha tani, bantuan alat pertanian, akses pembiayaan, teknologi, kepastian pasar hingga pengolahan hasil pertanian.

Abdul Halim secara khusus mengusulkan pengembangan irigasi pompa (IRPOM), terutama di wilayah yang masih memiliki sumber air dari sungai.

Usulan tersebut dinilai relevan dengan kondisi sejumlah wilayah yang mulai menghadapi kekeringan.

“Beberapa sungai kita belum kering, sehingga mungkin fokus ke depan adalah irigasi pompa,” ujarnya.

Menurut PAN, pembangunan sektor pertanian tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan produksi. Penguatan hilirisasi dan nilai tambah hasil pertanian juga dinilai penting agar manfaat ekonomi lebih besar dirasakan masyarakat.

Infrastruktur dan Pelayanan Air Bersih

Untuk sektor infrastruktur, PAN mendorong pembangunan dilakukan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat.

Sejumlah kebutuhan seperti jalan, jembatan, drainase, air bersih, sanitasi dan irigasi dinilai masih perlu mendapat perhatian, termasuk aspek pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun.

Sementara terkait pelayanan air bersih, PAN meminta pemerintah daerah tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dalam setiap kebijakan tarif.

PAN memahami kebutuhan perusahaan daerah untuk menjaga keberlanjutan operasional. Namun, kebijakan tarif diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan serta memperhatikan masyarakat berpenghasilan rendah.

PAN Minta SILPA Dijelaskan

Fraksi PAN juga memberikan perhatian terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dalam struktur perubahan APBD 2026 yang disebut sebesar Rp21,64 miliar.

PAN meminta agar sumber dan penyebab SILPA dapat dijelaskan secara transparan.

Menurut Abdul Halim, SILPA yang muncul karena efisiensi tentu merupakan hal positif. Namun, jika disebabkan oleh kegiatan yang tidak terlaksana, keterlambatan pengadaan, kelemahan perencanaan atau rendahnya realisasi program, maka perlu menjadi bahan evaluasi.

Di akhir pandangannya, Fraksi PAN menegaskan tiga hal yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan Perubahan APBD 2026.

Yakni memperkuat pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat, meningkatkan kualitas dan efisiensi belanja, serta memastikan anggaran memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Fraksi PAN akan terus menjadi mitra pemerintah daerah, mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan memberikan koreksi terhadap kebijakan yang perlu diperbaiki,” pungkas Abdul Halim. (*)