Atasi Banjir hingga Stunting, Gus Fawait Luncurkan Satgas Lintas Sektor di Jember

JEMBER, TEKAPE.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember membentuk Satuan Tugas (Satgas) Infrastruktur dan Tata Ruang sebagai langkah lintas sektor untuk menangani persoalan banjir yang kerap terjadi di sejumlah wilayah setiap musim hujan.

Kebijakan tersebut diumumkan Bupati Jember Muhammad Fawait di Pendopo Wahyawibawagraha, Sabtu (31/1/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Pemkab Jember juga menginisiasi pembentukan Satgas Pengetasan Kemiskinan, Stunting, serta Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI-AKB).

BACA JUGA: SPPG Mayang Diresmikan, Polres Jember Perkuat Penyediaan Makanan Bergizi

Langkah ini ditempuh sebagai upaya memutus rantai kemiskinan dan menekan berbagai persoalan sosial yang masih tinggi di daerah tersebut.

Fawait menjelaskan, pembentukan Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang didasarkan pada hasil pengamatan lapangan yang menunjukkan bahwa penanganan banjir tidak dapat dibebankan hanya kepada satu organisasi perangkat daerah (OPD).

Ia menekankan perlunya kolaborasi lintas instansi agar persoalan yang bersifat menahun tersebut dapat ditangani secara menyeluruh.

BACA JUGA: Sorak Pendopo Jember Antar Savina Izza Tembus Panggung KDI 2026

“Ego sektoral harus dipangkas. Banjir ini bukan urusan satu dinas saja, tetapi menyangkut banyak kewenangan,” kata Fawait.

Ia mengungkapkan, karakteristik banjir di Jember berbeda-beda di setiap titik.

Salah satu penyebab utama adalah persoalan infrastruktur, seperti saluran air dan gorong-gorong yang tidak lagi memadai atau tersumbat akibat kurangnya perawatan.

Selain itu, di sejumlah lokasi ditemukan kondisi anomali debit air.

Meski infrastruktur dinilai cukup baik, curah hujan yang tinggi membuat volume air melampaui kapasitas saluran.

Masalah lain yang dinilai paling krusial adalah adanya pembangunan perumahan di kawasan bantaran sungai.

Fawait menyoroti penerbitan sertifikat pada lahan yang seharusnya menjadi area resapan atau zona perlindungan sungai.

“Kami menemukan perumahan dibangun di bantaran sungai dan bahkan memiliki sertifikat.

Sehebat apa pun drainasenya, kalau lokasinya seperti itu, potensi banjir tetap ada,” ujarnya.

Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang akan bertugas memetakan kewenangan jalan dan saluran.

Aset di Kabupaten Jember tersebar pada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, desa, hingga badan usaha milik negara seperti PTPN dan Perhutani.

Terkait dugaan pelanggaran tata ruang oleh pengembang, Fawait menegaskan pemerintah daerah tidak akan ragu mengambil langkah hukum yang terukur.

Ia meminta pengembang yang membangun di kawasan rawan untuk bersiap melakukan relokasi demi kepentingan masyarakat.

“Jika ditemukan kesalahan tata ruang yang berdampak fatal, kami akan meminta pengembang melakukan relokasi. Keselamatan warga menjadi prioritas utama,” katanya.

Untuk memimpin satgas tersebut, Fawait menunjuk Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jember, Achmad Imam Fauzi, sebagai ketua.

Sementara itu, terkait Satgas Pengetasan Kemiskinan, Stunting, dan AKI-AKB, Fawait menilai kondisi kemiskinan di Jember memerlukan penanganan luar biasa.

Berdasarkan data satu dekade terakhir, angka kemiskinan absolut di Jember menempati posisi tertinggi kedua di Jawa Timur, sedangkan kemiskinan ekstrem tercatat sebagai yang tertinggi di provinsi tersebut.

Ia menegaskan, persoalan kemiskinan tidak dapat diselesaikan jika hanya mengandalkan satu instansi, seperti Dinas Sosial.

“Ini persoalan sistemik. Kita perlu kerja kolaboratif yang solid, bukan kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri,” ujar Fawait.

Menurutnya, kemiskinan menjadi akar dari berbagai persoalan sosial lain, termasuk tingginya angka stunting serta AKI-AKB di Jember.

Fawait juga menekankan pentingnya integrasi satgas dengan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Jember diproyeksikan menjadi daerah dengan jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terbanyak.

Ia memperkirakan potensi perputaran ekonomi dari program MBG di Jember dapat mencapai sekitar Rp4 triliun per tahun.

Jika seluruh aktivitas dapur menyerap produk lokal, program tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan angka kemiskinan dan stunting.

Satgas Pengetasan Kemiskinan, Stunting, dan AKI-AKB dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial yang juga menjabat sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Jember, Akhmad Helmi Luqman.

Keanggotaannya akan diperkuat sekitar 1.200 tenaga kesehatan yang diterjunkan langsung ke lapangan.

Sejumlah rencana aksi disiapkan, antara lain pemeriksaan kesehatan langsung ke rumah warga yang menderita penyakit kronis dan penyandang disabilitas, yang dijadwalkan mulai dilaksanakan pada 14 Februari mendatang.

Melalui sinergi lintas sektor tersebut, Fawait berharap target penurunan kemiskinan, stunting, serta AKI-AKB di Jember dapat dicapai secara terukur dan berkelanjutan.

(Dodik)