Atasi Banjir hingga Stunting, Gus Fawait Luncurkan Satgas Lintas Sektor di Jember

Aset di Kabupaten Jember tersebar pada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, desa, hingga badan usaha milik negara seperti PTPN dan Perhutani.

Terkait dugaan pelanggaran tata ruang oleh pengembang, Fawait menegaskan pemerintah daerah tidak akan ragu mengambil langkah hukum yang terukur.

Ia meminta pengembang yang membangun di kawasan rawan untuk bersiap melakukan relokasi demi kepentingan masyarakat.

“Jika ditemukan kesalahan tata ruang yang berdampak fatal, kami akan meminta pengembang melakukan relokasi. Keselamatan warga menjadi prioritas utama,” katanya.

Untuk memimpin satgas tersebut, Fawait menunjuk Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jember, Achmad Imam Fauzi, sebagai ketua.

Sementara itu, terkait Satgas Pengetasan Kemiskinan, Stunting, dan AKI-AKB, Fawait menilai kondisi kemiskinan di Jember memerlukan penanganan luar biasa.

Berdasarkan data satu dekade terakhir, angka kemiskinan absolut di Jember menempati posisi tertinggi kedua di Jawa Timur, sedangkan kemiskinan ekstrem tercatat sebagai yang tertinggi di provinsi tersebut.

Ia menegaskan, persoalan kemiskinan tidak dapat diselesaikan jika hanya mengandalkan satu instansi, seperti Dinas Sosial.

“Ini persoalan sistemik. Kita perlu kerja kolaboratif yang solid, bukan kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri,” ujar Fawait.

Menurutnya, kemiskinan menjadi akar dari berbagai persoalan sosial lain, termasuk tingginya angka stunting serta AKI-AKB di Jember.

Fawait juga menekankan pentingnya integrasi satgas dengan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Jember diproyeksikan menjadi daerah dengan jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terbanyak.

Ia memperkirakan potensi perputaran ekonomi dari program MBG di Jember dapat mencapai sekitar Rp4 triliun per tahun.