Enam Bulan Laporan Jalan di Tempat? Pengacara Lukman Tagih Gelar Perkara Dugaan Penipuan Rp4 Miliar
PALOPO, TEKAPE.co – Penanganan laporan dugaan penipuan atau perbuatan curang senilai kurang lebih Rp4 miliar yang menyeret nama Trizal Tahir di Polres Palopo kembali menjadi sorotan.
Kuasa hukum pelapor, Lukman, yakni Soedirman Jabir mendesak penyidik Polres Palopo segera melakukan gelar perkara. Desakan tersebut disampaikan agar laporan yang telah berjalan sejak Juni 2026 itu mendapat kejelasan dan kepastian hukum.
Laporan tersebut tercatat dengan Nomor: LP/B/289/VI/2026/SPKT/POLRES PALOPO/POLDA SULAWESI SELATAN, tertanggal 10 Juni 2026. Trizal Tahir dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan atau perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 KUHP.
BACA JUGA: Ketua DPRD Ober Datte Ikut Serahkan Apresiasi 38 Petugas Terbaik Sensus Ekonomi 2026 di Lutim
Soedirman Jabir mengungkapkan, berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor: B/1019/X/RES.1.1.1/2026/Reskrim, penyidik telah menyusun sejumlah tahapan penanganan perkara.
Tahapan tersebut mencakup pemeriksaan pelapor dan saksi, permintaan keterangan dari terlapor, pengumpulan alat bukti, hingga pelaksanaan gelar perkara.
Menurut Jabir, sejauh informasi yang diterimanya, penyidik telah menjalankan tiga tahapan awal. Namun, tahapan gelar perkara yang dinilai penting untuk menentukan arah penanganan kasus tersebut kini diminta segera direalisasikan.
BACA JUGA: Masih Ingat Kasus Utang Rp 4 Miliar Trisal Tahir? Lukman Kembali Datangi Polres Palopo
“Kami meminta penyidik Polres Palopo tidak berhenti pada tahapan pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti. Gelar perkara harus segera dilakukan agar duduk persoalan menjadi terang dan klien kami mendapatkan kepastian hukum,” tegas Jabir, Rabu (11/11/2026).
Ketua DPD DePA-RI Sulawesi Selatan itu juga mengingatkan pentingnya prinsip equality before the law atau persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum.
Ia menegaskan, penanganan laporan masyarakat harus dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan tanpa dipengaruhi latar belakang maupun kedudukan pihak yang dilaporkan.
”Jangan sampai ada kesan bahwa hukum berbeda dalam memperlakukan seseorang. Setiap laporan masyarakat harus diproses secara adil dan profesional. Semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum,” ujarnya.
Jabir berharap Polri di bawah kepemimpinan Kapolri dengan semangat slogan “Polisi Bersama Masyarakat” mampu menunjukkan komitmen tersebut melalui penanganan setiap pengaduan secara konsisten.
Tinggalkan Balasan