Angka Kemiskinan Luwu Timur Turun ke Titik Terendah dalam Delapan Tahun

MALILI, TEKAPE.co — Angka kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur terus menyusut. Namun, di balik capaian yang menempatkan daerah berjuluk Bumi Batara Guru itu sebagai kabupaten dengan persentase penduduk miskin terendah kelima di Sulawesi Selatan, masih ada sekitar 17.940 warga yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) Profil Kemiskinan Maret 2026 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Timur, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 5,52 persen. Angka ini turun 0,27 poin persentase dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 5,79 persen.

Jika dibandingkan dengan kondisi 2019, penurunannya mencapai 1,46 poin persentase. Saat itu, tingkat kemiskinan Luwu Timur masih berada di angka 6,98 persen.

Dari sisi jumlah penduduk, warga miskin berkurang sekitar 610 orang dalam setahun, dari 18.550 jiwa pada 2025 menjadi 17.940 jiwa pada Maret 2026.

Dibandingkan 2019 yang mencapai 20.830 jiwa, jumlah penduduk miskin kini berkurang sekitar 2.890 orang.

Capaian tersebut menjadi sinyal positif bagi upaya pengentasan kemiskinan di Luwu Timur. Meski demikian, penurunan angka statistik tetap perlu diikuti dengan peningkatan daya beli, akses pekerjaan, serta kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan.

Kedalaman Kemiskinan Ikut Menyusut

Kepala BPS Kabupaten Luwu Timur, Abdullah Pannu, menyebut perbaikan tidak hanya terlihat dari berkurangnya jumlah penduduk miskin, tetapi juga dari indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 1,20 pada 2025 menjadi 0,52 pada 2026. Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merosot dari 0,32 menjadi 0,06.

Menurut Abdullah, kedua indikator tersebut menunjukkan kondisi penduduk miskin semakin membaik dibandingkan tahun sebelumnya.

“Yang menggembirakan, bukan hanya jumlahnya yang turun, tapi kedalaman kemiskinannya juga turun tajam. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) kita dari 1,20 di 2025 jadi 0,52 di 2026. Indeks Keparahan (P2) dari 0,32 jadi 0,06. Ini yang terendah sejak 2019,” ungkap Abdullah.

Ia menjelaskan, penurunan indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Adapun penurunan indeks keparahan mencerminkan semakin kecilnya kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Meski demikian, indikator tersebut tidak serta-merta berarti seluruh warga miskin telah mengalami peningkatan kesejahteraan secara merata. Pemerataan manfaat pembangunan tetap menjadi pekerjaan yang harus dijaga.

Lebih Rendah dari Rata-Rata Sulsel

Dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan, posisi Luwu Timur juga relatif lebih baik.

BPS mencatat persentase penduduk miskin Sulawesi Selatan pada Maret 2026 sebesar 7,24 persen, lebih tinggi 1,72 poin persentase dibandingkan Luwu Timur yang berada di angka 5,52 persen.

Pada indikator kedalaman kemiskinan, P1 Sulawesi Selatan tercatat 1,17, sedangkan Luwu Timur 0,52. Sementara P2 Sulawesi Selatan sebesar 0,26, berbanding 0,06 di Luwu Timur.

“Persentase kemiskinan Luwu Timur 5,52 persen, sementara Sulsel 7,24 persen. P1 kita 0,52 berbanding Sulsel 1,17, P2 kita 0,06 berbanding 0,26. Ini menunjukkan pengentasan kemiskinan di Luwu Timur lebih cepat dan lebih merata,” kata Abdullah.

Capaian ini menempatkan Luwu Timur pada posisi kelima dengan persentase penduduk miskin terendah di antara 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Garis Kemiskinan Naik 12,47 Persen

Di tengah tren penurunan tersebut, terdapat indikator lain yang perlu menjadi perhatian, yakni kenaikan garis kemiskinan.

BPS mencatat garis kemiskinan Luwu Timur pada Maret 2026 mencapai Rp528.095 per kapita per bulan. Nilai ini meningkat 12,47 persen dibandingkan tahun sebelumnya, seiring penyesuaian harga kebutuhan dasar.

Kenaikan garis kemiskinan menunjukkan bahwa batas pengeluaran minimum yang digunakan untuk mengukur kemiskinan turut meningkat.

Karena itu, pengendalian harga kebutuhan pokok dan peningkatan pendapatan masyarakat menjadi faktor penting agar capaian penurunan kemiskinan dapat dipertahankan. (*)