Rany Mauliani Desak Evaluasi Ketat Kontraktor Proyek Rehabilitasi Sekolah di Jakarta

JAKARTA, TEKAPE.co – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rany Mauliani, angkat bicara soal proyek rehabilitasi total sejumlah sekolah di ibu kota yang menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Politikus Partai Gerindra itu menilai perlu adanya evaluasi serius terhadap para kontraktor yang terlibat dalam pengerjaan proyek tersebut.

Sejumlah bangunan yang mestinya sudah rampung justru belum bisa difungsikan. Bahkan, beberapa sekolah baru menunjukkan kondisi fisik yang memprihatinkan.

Bocor di sana-sini, saluran pembuangan bermasalah, toilet tergenang, hingga tembok yang mulai retak—semua itu menjadi sorotan.

“Kontraktornya harus benar-benar dievaluasi sebelum dilakukan serah terima bangunan. Ini menyangkut keselamatan anak-anak kita yang belajar di sana,” ujar Rany dalam keterangan tertulis, Sabtu 31 Mei 2025.

Rany mengingatkan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta agar tak gegabah menyerahkan hasil pekerjaan tanpa pemeriksaan menyeluruh.

Ia menegaskan, pembangunan sekolah harus mengedepankan kualitas dan tanggung jawab.

“Sekolah itu tempat anak-anak belajar. Kalau mau membangun untuk anak-anak, ya harus sepenuh hati,” kata dia.

Senada dengan Rany, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Yudha Permana, juga menyoroti persoalan yang sama. Ia mendesak agar proses perbaikan segera dilakukan sebelum proyek diserahkan secara resmi.

“Quality control itu harus ketat. Jangan buru-buru serah terima kalau mutu bangunannya belum sesuai,” ucap Yudha.

Sebelumnya, KPK melalui Tim Satgas II Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II mengungkap adanya deviasi signifikan dalam proyek renovasi dan pembangunan sejumlah sekolah di Jakarta.

Dari target awal, realisasi fisik proyek itu baru mencapai 69,11 persen hingga April 2025, atau minus 31 persen dari yang seharusnya.

Pantauan dilakukan di beberapa titik, di antaranya TK Negeri, SDN 01 dan 02 Cikini, serta Unit Sekolah Baru (USB) SMA di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Proyek ini merupakan bagian dari enam paket kegiatan pembangunan yang dikerjakan atas inisiasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Disdik DKI Jakarta dengan total anggaran Rp262 miliar.

Kepala Satgas II Korsup Wilayah II KPK, Dwi Aprilia Linda Astuti, menekankan perlunya penguatan koordinasi antara Disdik dan Inspektorat, terutama dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan proyek.

“Ini anggaran tahun 2024 yang diperpanjang sampai 2025. Seharusnya selesai Desember 2024, tapi diperpanjang terus sampai adendum ketujuh yang kini menetapkan batas akhir 22 Juni 2025,” tutur Linda.

Karena keterlambatan ini, aktivitas belajar siswa SDN 01 dan 02 Cikini harus dipindahkan sementara ke SDN 03 dan 05 Gondangdia sejak Mei 2024. Ruang belajar menjadi terbatas, waktu belajar pun dipersingkat karena digunakan bergantian.

“Pembangunan sekolah ini tidak bisa dikerjakan dengan asal-asalan. Harus ada tanggung jawab dan pengawasan ketat agar anak-anak tidak menjadi korban dari proyek yang mangkrak,” ujar Rany. (Ron)