Perang Lembaga Survei di Pilkada Lutim: LSI Denny JA Vs SSI, Mana Lebih Kredibel?

SATU pekan terakhir ini, publik dibuat bingung dengan perang angka dari lembaga survei dalam memotret perilaku pemilih jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Luwu Timur (Lutim) 2024.

Dua lembaga survei merilis hasil survei mereka dengan kemenangan kandidat berbeda, meski hasilnya selisih tipis di kisaran 5%.

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengunggulkan pasangan penantang, Irwan Bachri Syam – Puspawati Husler, dengan tingkat elektabilitas 44,9%. Sementara pasangan petahana Budiman-Akbar di angka 39,2%. Sedangkan elektabilitas pendatang baru, Isrullah Achmad-Usman Sadik terpaut jauh, yakni hanya 3%.

Untuk responden menjawab tidak tahu atau merahasiakan pilihannya sebanyak 12,9%.

Sementara itu, hasil survei Script Survei Indonesia (SSI) mengunggulkan sang petahana Budiman – A Akbar Leluasa, dengan perolehan 47,32%, kemudian disusul Irwan – Puspa 41,95%, dan Isrullah – Usman Sadik 2,93%, dan yang belum menentukan pilihan sebanyak 7,80%.

Periode survei kedua lembaga itu dilakukan bersamaan. LSI melakukan survei pada periode 2-10 September 2024. SSI pada 2 – 8 September 2024.

Metode survei pun sama, keduanya menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error ± 4,8%.

Jumlah responden pun hampir sama, LSI mewawancarai 440 responden dan SSI 410 responden.

Kemudian untuk perbandingan survei dari lembaga lain di periode berbeda, yakni hasil survei Indo Barometer pertanggal 1 sampai 6 April 2024, dengan simulasi dua nama, tingkat keterpilihan atau elektabilitas Irwan Bachri Syam (Ibas) melampaui Budiman Hakim. Elektabilitas Ibas 52,2 persen dan Budiman 33,4 persen.

Yang belum memutuskan 3,7 persen, rahasia 1,3 persen, tidak akan memilih 2,2 persen dan tidak tahu 7,2 persen responden. Selebihnya ada beberapa nama muncul, tapi Indo Barometer mencatat, elektabilitas mereka di bawah 5 persen.

Sementara survei Persepsi Syndicate juga mengunggulkan pasangan Irwan-Puspa, dengan angka 45,4%, petahana Budiman-Andi Akbar Leluasa di angka 33,2%, dan pasangan Isrullah-Usman Sadik berada di posisi paling buncit, yakni 8,7%, tidak menjawab sebesar 2,5%, dan yang belum punya pilihan masih di angka 10,2%.

Survei Persepsi Syndicate itu dilakukan periode 1-7 Agustus 2024, dengan simulasi kertas suara 3 paslon.

Selisih tipis sekitar 5% dari dua lembaga survei, LSI dan SSI ini sebenarnya masih bisa dilihat dalam angka yang wajar, karena dari kedua survei ini, ada margin of error kurang lebih 4,8%. Sehingga lembaga survei bisa berlindung di balik margin of error itu.

Publik hanya dituntut untuk lebih cermat melihat kredibilitas dari lembaga survei tersebut. Kredibilitas itu dapat dilihat, salah satunya dari track record mereka.

Lalu bagaimana track record mereka?

Script Survei Indonesia (SSI), dalam laman resminya, ssi.web.id, punya pengalaman yang cukup baik dalam melakukan pendampingan untuk memenangkan kandidatnya, seperti kemenangan pasangan calon gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah – Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan), Zainal A Paliwang (Kaltara), Chaidir Syam (Maros), Basli Ali di periode keduanya (Selayar), dan Partai Berkarya 4 Kursi (Pinrang).

Namun dalam penelusuran Tekape.co, terdapat jejak digital yang memberi kesan, SSI terkadang nekat ‘mengobral’ angka survei untuk memenangkan kandidat yang didampinginya.

Seperti pada Pilgub Sulsel 2018, SSI tercatat beberapa kali merilis hasil surveinya. Lembaga survei yang lahir di Makassar ini selalu mempublish surveinya ketika ada lembaga lain mengunggulkan rival kandidat yang didampinginya.

Kemudian dari sisi prediksi yang dipotret dalam angka survei, SSI juga pernah meleset jauh. Pada Pilkada Selayar 2015, Basli Ali yang maju berpasangan dengan Zaenuddin berhasil memenangkan pertarungan. Mengalahkan dua pasangan yang diunggulkan SSI di surveinya.

Padahal, survei SSI saat itu, menempatkan Basli Ali di posisi ketiga. Jauh di bawah pasangan Syaiful Arif-Djunaedi yang dijagokan dengan elektabilitas sekira 35,6 persen. Lalu menyusul Aji Sumarno-Abdul Gani 25 persen.

Sedangkan Basli Ali yang di Pilkada Selayar terpilih menjadi bupati, hanya mendulang dukungan 18,7 persen versi SSI. Selisihnya hampir 20 persen bila dibandingkan dengan Syaiful Arif.

Lalu bagaimana dengan LSI Denny JA? Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang didirikan Denny JA, Ph.D, merupakan lembaga survei politik pertama di Indonesia. LSI juga pernah memecahkan rekor quick count selisih 0% dengan real count KPU.

Denny JA, Ph.D, adalah Pendiri Profesi Konsultan Politik Pertama di Indonesia. Dedikasinya di dunia survei sejak Pemilu langsung 2004.

Denny JA juga pernah memperoleh Penghargaan Time Magazine dan Twitter Inc, The 30 most influential person 2015 on the Internet. Denny JA berada di jejeran presiden dan selebriti dunia, seperti Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Selebriti Dunia Justin Bieber, Presiden Argentina Cristina Fernandez de Kirchner, Selebriti Dunia Shakira, dan Perdana Menteri lndia Narendra Modi.

Kemudian pada 16 Agustus 2018, Guinness World Records memberikan penghargaan kepada LSI Denny JA atas capaiannya dalam Rekor Pendidikan Politik Tingkat Dunia.

Kemudian lembaga survei Indo Barometer adalah lembaga survei nasional, yang didirikan Dr. Muhammad Qodari, S.Psi., M.A. Pria kelahiran 15 Oktober 1973 itu adalah pengamat politik dan peneliti Indonesia. M Qodari juga adalah jebolan LSI Denny JA.

Sedangkan Persepsi Syndicate didirikan Mudatsir Rasid, yang merupakan salah seorang pengurus Asosiasi Lembaga Survei dan Hitung Cepat Indonesia (ALSHCI).

Selisih Tipis Memicu Praktek Money Politic dan Intimidasi

Selisih tipis hasil survei ini bisa memicu praktek politik uang atau money politic. Selain itu, pemanfaatan lembaga dan aparat negara, serta sumber daya pemerintah daerah, juga sangat rawan dilakukan.

Pemanfaatan sumber daya pemerintah saat ini sudah terasa. Seperti viralnya chat mobilisasi massa ke petahana oleh seorang Kadis.

Kemudian isu intimidasi, dengan banyaknya aduan masyarakat yang mengaku diancam dihentikan bantuan sosial jika tidak memilih petahana. Bahkan, ada yang mengaku sudah dihentikan bantuan sosialnya, karena dianggap tidak patuh kepada kepala desa yang mengarahkan dukungan kepada kandidat tertentu.

Pemanfaatan kekuatan petahana ini sudah bukan rahasia lagi. Sehingga jika ingin proses demokrasi berjalan dengan baik, tanpa praktek menyimpang, maka masyarakat harus terlibat aktif melakukan pengawasan di lapangan.

Bawaslu tidak bisa dibiarkan sendiri. Pengawasan harus dilakukan bersama-sama, dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Jika ada indikasi pelanggaran, masyarakat diharap aktif melaporkan ke Bawaslu atau Panwas kecamatan, dengan memberikan bukti pelanggaran.

Seperti saat melihat ada intimidasi atau pemanfaatan jabatan kepala desa atau pejabat pemerintah.

Mari awasi bersama, untuk pemilu berkualitas. (*)