Wali Kota Makassar Temui Dirjen Keuda Kemendagri, Bahas Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah

JAKARTA, TEKAPE.co – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin melanjutkan rangkaian pertemuan dengan pemerintah pusat dengan menyambangi Kementerian Dalam Negeri, Rabu (28/1/2026).

Dalam agenda tersebut, ia bertemu Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, untuk membahas penguatan tata kelola keuangan daerah dan dukungan fiskal bagi pembangunan Kota Makassar.

Munafri mengatakan pertemuan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat, khususnya dalam memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan selaras dengan regulasi nasional.

“Kami mendiskusikan sejumlah hal strategis terkait keberlanjutan pembangunan kota dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel serta berorientasi pada percepatan pelayanan publik,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Munafri didampingi Kepala Bagian Protokol Setda Kota Makassar Andi Ardi Rahadian serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar Andi Asminullah.

Kehadiran jajaran perangkat daerah ini, menurut dia, mencerminkan keseriusan pemerintah kota dalam memperkuat fondasi fiskal sebagai penopang utama pembangunan.

Sejumlah isu dibahas, mulai dari skema dan sistem keuangan daerah ke depan agar alokasi anggaran lebih tepat sasaran, hingga dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026.

Munafri menilai kebijakan tersebut menjadi tantangan sekaligus pendorong bagi pemerintah kota untuk semakin cermat dan inovatif dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Efisiensi di tingkat pusat menuntut kami di daerah untuk lebih efektif dalam memaksimalkan APBD, tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik dan agenda pembangunan,” katanya.

Agenda lain yang turut dibicarakan adalah rencana perubahan nama perusahaan daerah (Perseroda) milik Pemkot Makassar, termasuk mekanisme penyertaan modal dan penguatan kinerja badan usaha milik daerah.

Munafri juga meminta arahan terkait penataan direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai salah satu BUMD strategis di sektor pelayanan dasar.

Selain itu, Munafri mengundang Agus Fatoni untuk berkunjung ke Makassar guna memberikan pembekalan kepada aparatur sipil negara (ASN) tentang pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja.

Ia berharap kunjungan tersebut dapat memperkuat kapasitas aparatur dalam menjalankan kebijakan fiskal daerah.

Menanggapi hal itu, Agus Fatoni menyatakan dukungan terhadap upaya Pemkot Makassar dalam mengoptimalkan APBD.

Ia menekankan pentingnya pemanfaatan aset daerah dan penguatan peran BUMD, sepanjang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.