Wali Kota Makassar Paparkan Strategi Penanganan Banjir dan Sanitasi Perkotaan

MAKASSAR, TEKAPE.co – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin memaparkan sejumlah program prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam menghadapi persoalan banjir, akses air bersih, sanitasi, serta pencemaran lingkungan perkotaan kepada World Resources Institute (WRI) Ruan dan Program Penelitian RISE (Revitalizing Informal Settlements and Their Environment) Indonesia.

Paparan tersebut disampaikan Munafri saat mengikuti wawancara singkat bersama WRI Ruan yang dipimpin oleh Diego Rivera dari Monash University di Kantor Balai Kota Makassar, Selasa (13/1/2026).

Munafri menyampaikan bahwa persoalan banjir, air minum, dan sanitasi merupakan tantangan klasik yang hingga kini masih menjadi pekerjaan besar Pemerintah Kota Makassar.

BACA JUGA: PT SHM Serahkan Dua Motor Sampah, Pemkot Palopo Tingkatkan Layanan Kebersihan

Masalah tersebut, kata dia, tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat.

“Ini persoalan mendasar yang harus kita selesaikan bersama, terutama terkait banjir, akses air minum, air bersih, dan sanitasi,” ujar Munafri.

Ia menambahkan, sebagai kota yang terus berkembang, Makassar dihadapkan pada keterbatasan ruang serta tantangan besar untuk mewujudkan kota yang inklusif dan aman bagi seluruh warganya.

BACA JUGA: Satpol PP Lutim Raih Peringkat 3 Nasional dalam SIP Pol PP

Tantangan tersebut kemudian dirumuskan dalam tujuh visi pembangunan Kota Makassar, dengan salah satu fokus utama pada penanganan persoalan perkotaan.

Munafri mengakui, sistem penanganan banjir di Kota Makassar hingga kini belum sepenuhnya stabil dan tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah kota secara mandiri.

Menurut dia, persoalan banjir memiliki keterkaitan erat dengan wilayah penyangga di sekitar Makassar.

“Penanganan banjir ini tidak bisa berdiri sendiri karena sangat terkait dengan daerah-daerah di sekitar Makassar,” ujarnya menjawab pertanyaan tim peneliti dari luar negeri.

Terkait penyediaan air minum dan air bersih, Pemkot Makassar terus mengoptimalkan peran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) agar layanan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari pemenuhan pelayanan dasar yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Sementara itu, isu sanitasi dinilai menjadi persoalan krusial karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.

Sanitasi yang tidak terkelola dengan baik berpotensi menimbulkan berbagai penyakit dan menurunkan kualitas hidup warga.

“Sanitasi harus ditata secara benar dan teratur. Jika tidak, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat,” tegas Munafri.

Untuk itu, pembangunan kolam sanitasi komunal dinilai menjadi kebutuhan mendesak, terutama di kawasan permukiman informal.

Sanitasi komunal dipandang sebagai solusi agar layanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan dapat diakses secara merata oleh seluruh warga kota.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menyoroti Proyek RISE yang dinilainya sebagai program yang sangat signifikan dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman informal.

Program RISE dikembangkan melalui riset mendalam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat serta mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kota Makassar.

“Hasil riset RISE menunjukkan bahwa intervensi infrastruktur hijau di kawasan permukiman informal mampu meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat secara nyata,” ujarnya.

Ia menilai, pendekatan yang diterapkan dalam Proyek RISE layak direplikasi dan diperluas ke seluruh wilayah Kota Makassar karena dampaknya yang positif dan berkelanjutan.

Proyek ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mendorong transformasi sosial dan peningkatan kualitas hunian warga.

Melalui sistem sanitasi yang terintegrasi, masyarakat menjadi lebih teredukasi mengenai pola hidup bersih dan sehat, sehingga tercipta perubahan perilaku yang berkelanjutan.

Kesadaran hidup bertetangga serta semangat gotong royong juga tumbuh melalui sistem sanitasi komunal berbasis klaster.

Munafri menambahkan, kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar dan Proyek RISE telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat.

Lingkungan permukiman yang lebih sehat turut berkontribusi terhadap pencapaian Makassar sebagai Kota Sehat Nasional dan Kota Sehat Asia Tenggara yang diberikan oleh World Health Organization (WHO) pada 2025.

Lokasi implementasi RISE menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian tersebut.

Selain itu, proyek ini menghadirkan ruang hijau berupa rawa buatan dengan tanaman lokal di tengah kawasan permukiman padat.

Ruang tersebut berfungsi sebagai sarana sanitasi, pengelolaan air hujan, sekaligus ruang publik bagi warga.

Keberadaan ruang hijau ini juga membuka peluang pengembangan pertanian lahan sempit serta pembentukan kelompok tani masyarakat.

Bahkan, kawasan RISE dinilai berpotensi dikembangkan sebagai destinasi wisata edukasi lingkungan di Kota Makassar.

“Kehadiran RISE menjadikan Makassar sebagai rujukan pembelajaran dalam penanganan sanitasi permukiman.

Banyak kota dan perguruan tinggi datang untuk mempelajari implementasi program ini,” kata Munafri.

Ia menegaskan komitmen Pemkot Makassar untuk terus menjalankan pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan dukungan program seperti RISE, Makassar diharapkan tidak hanya menjadi kota yang ramah air, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kota berkelanjutan di tingkat global.(*)