Wajenlap Presidium Rakyat Tana Luwu Kecam Pernyataan Sekda Sulsel Soal Dampak Aksi DOB
PALOPO, TEKAPE.co – Wakil Jenderal Lapangan Presidium Rakyat Tana Luwu, Fahrul, mengutuk keras pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Selatan terkait dampak aksi demonstrasi pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya.
Menurut dia, pernyataan Sekda dinilai sepihak karena hanya menyoroti gangguan yang ditimbulkan aksi, tanpa melihat akar persoalan ketimpangan pembangunan di wilayah Tana Luwu.
“Saya selaku Wakil Jenderal Lapangan Presidium Rakyat Tana Luwu, Fahrul dengan tegas mengutuk keras pernyataan Sekda Sulawesi Selatan yang dangkal, sepihak, dan tidak mencerminkan kapasitas seorang pejabat publik,” kata Fahrul, Senin, 26 Januari 2026.
Ia menilai, Sekda hanya menekankan dampak aksi seperti kelangkaan bahan bakar minyak, kenaikan harga, dan terganggunya perjalanan masyarakat, tanpa mengurai persoalan mendasar.
“Pernyataan Sekda yang hanya menyoroti dampak aksi yang meski tidak semuanya membuat BBM langka,harga naik,dan perjalanan terganggu tanpa mengurai dari akar persoalannya. Ini adalah bentuk kemalasan berpikir dan ketidakpekaan terhadap penderitaan rakyat Tana Luwu,” ujarnya.
Fahrul mengatakan, aksi turun ke jalan bukan dilakukan tanpa alasan, melainkan dipicu ketimpangan struktural yang dinilai dibiarkan bertahun-tahun.
“Seolah-olah rakyat turun ke jalan karena hobi berteriak, bukan karena ketimpangan struktural yang dibiarkan bertahun-tahun oleh pemerintah provinsi,” katanya.
Ia menegaskan, tuntutan pemekaran Provinsi Luwu Raya lahir dari persoalan nyata di lapangan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga layanan kesehatan.
“Sekda Sulsel seharusnya tahu atau minimal mau belajar bahwa rakyat Tana Luwu bersatu menuntut pemekaran Provinsi Luwu Raya bukan tanpa alasan. Tapi karena adanya Ketimpangan pembangunan nyata di depan mata: akses infrastruktur timpang, fasilitas pendidikan tidak memadai, layanan kesehatan jauh dari kata layak,” ujar dia.
Fahrul mencontohkan kondisi di wilayah Rampi dan Seko yang menurutnya masih kesulitan mengakses layanan kesehatan dasar.
“Salah satu contoh yang paling miris adalah masyarakat rampi dan seko. Kita telah melihat berapa ibu hamil yang meninggal beserta anak yang sedang di kandungnya akibat fasilitas kesehatan tidak memadai, tidak ada jalan yang memadai di lalui. masyarakat harus mentandu sampai berkilo-kilo,berjam-jam,sampai dengan berhari-hari. ini baru satu persoalan dari banyaknya yang menggorogoti Luwu Raya,” katanya.
Tinggalkan Balasan