Wagub Sulsel Terima LHP BPK, Tegaskan Komitmen Perkuat Tata Kelola Keuangan Daerah

MAKASSAR, TEKAPE.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan menegaskan komitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi saat menghadiri serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Semester II Tahun Anggaran 2025.

Acara berlangsung di Auditorium Lantai 2 Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Senin (19/1/2026), dan dihadiri perwakilan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta jajaran BPK RI.

BACA JUGA: Sekda Sulsel Buka Rakor TP2DD, Dorong Percepatan Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah

Dalam sambutannya, Fatmawati menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Sulsel atas pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Menurut dia, hasil pemeriksaan tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan.

“LHP yang kami terima hari ini merupakan masukan berharga untuk terus menyempurnakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran,” ujar Fatmawati.

BACA JUGA: Gubernur Sulsel dan Menhub Evaluasi Operasi Pencarian Pesawat ATR 42-500

Ia menegaskan, Pemprov Sulsel mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih efisien dan efektif dalam penggunaan anggaran serta menghindari potensi penyimpangan.

Setiap kebijakan anggaran, kata dia, harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Fatmawati menjelaskan, hasil pemeriksaan BPK memiliki peran strategis sebagai instrumen evaluasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola keuangan daerah.

LHP Semester II Tahun Anggaran 2025 mencakup lima sektor utama pembangunan di Sulawesi Selatan, yakni lingkungan hidup dan pertambangan, ketahanan pangan, optimalisasi pendapatan daerah, akuntabilitas belanja daerah, serta transformasi digital perbankan.

Pada sektor lingkungan dan pertambangan, Fatmawati menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam.

“Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan lingkungan bagi generasi mendatang,” katanya.

Terkait ketahanan pangan, ia mengingatkan peran Sulsel sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Karena itu, rekomendasi BPK akan dijadikan dasar untuk memperkuat kebijakan pertanian yang berkelanjutan dan berpihak kepada petani.

Ia juga menyoroti upaya optimalisasi pendapatan daerah melalui pengelolaan pajak dan retribusi yang sesuai aturan, serta penguatan kemandirian fiskal lewat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Di sisi belanja daerah, Pemprov Sulsel, lanjut Fatmawati, berkomitmen memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat sasaran, efisien, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, perhatian diberikan pada transformasi digital perbankan di Bank Sulselbar sebagai bagian dari penguatan sistem keuangan daerah yang modern dan inklusif.

Pada kesempatan tersebut, Fatmawati juga mengapresiasi pemerintah kabupaten/kota serta Bank Sulselbar yang turut menerima hasil evaluasi dari BPK.

Ia menginstruksikan seluruh OPD di lingkungan Pemprov Sulsel untuk segera menelaah rekomendasi BPK dan menyusun langkah tindak lanjut yang konkret.

“Kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan tata kelola keuangan tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Fatmawati menegaskan, Pemprov Sulsel bersama pemerintah kabupaten/kota siap bersinergi menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaan BPK demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.(*)