Senator Waris Halid Tekankan Pentingnya Perlindungan Adat dan Lingkungan dalam Pengelolaan Tambang Sulsel

MAKASSAR, TEKAPE.co – Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan tata kelola pertambangan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan.

Hal itu disampaikan dalam dialog pengawasan pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan keempat atas UU Minerba, yang digelar di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (22/9/2025).

Pimpinan Komite II DPD RI, Andi Abdul Waris Halid, menegaskan bahwa lembaganya akan terus mengawal implementasi undang-undang agar tidak hanya menguntungkan negara dan perusahaan, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“DPD RI menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana mandat konstitusi. Kami ingin memastikan bahwa tambang bukan hanya menghasilkan profit, tapi juga menciptakan kesejahteraan, menjaga adat dan budaya, serta melindungi lingkungan,” ujar Waris.

Dialog yang menghadirkan perwakilan kementerian, pemerintah daerah, perusahaan, akademisi, hingga masyarakat adat, menghasilkan tiga poin penting: penguatan implementasi hilirisasi dan nilai tambah tambang, tata kelola sosial-lingkungan termasuk pelestarian adat budaya, serta sinergi lintas pihak.

Dalam kesempatan itu, DPD RI juga memberi perhatian khusus pada aspirasi masyarakat adat Pancai Pao yang menyoroti minimnya perhatian perusahaan tambang, termasuk PT Vale, terhadap warisan budaya lokal.

Anggota DPD RI sekaligus mantan Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti, menegaskan bahwa banyaknya keluhan masyarakat adalah indikator nyata adanya persoalan di lapangan.

“Masyarakat dan perusahaan harus sama-sama sejahtera. Jangan sampai yang untung hanya perusahaan, sementara rakyat yang menanggung bebannya,” tegasnya.

Melalui forum ini, DPD RI memperingatkan perusahaan tambang agar lebih serius menjalankan program tanggung jawab sosial (CSR), dengan menekankan aspek budaya, adat, serta pemberdayaan tenaga kerja lokal.

“DPD RI hadir untuk memastikan suara masyarakat tidak diabaikan. Tambang harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang berpihak pada rakyat, bukan sebaliknya,” tutup Waris Halid. (*)