Sebut Darah Media Halal, Wali Kota Parepare Minta Maaf setelah Didemo Wartawan

PAREPARE, TEKAPE.co – Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada insan pers setelah pernyataannya yang menyebut ‘halalkan darah’ media menuai kecaman dan memicu keresahan di kalangan jurnalis.

Permintaan maaf tersebut disampaikan Tasming melalui keterangan tertulis, Kamis (12/11/2026). Ia mengakui ucapannya dalam forum evaluasi kemitraan media telah menimbulkan ketidaknyamanan, terutama karena dinilai menyinggung kebebasan pers.

Tasming secara khusus menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh insan pers, termasuk jurnalis yang bertugas di Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

BACA JUGA: Syal Taipa hingga Terasi Bubuk Malili, Produk Lokal Luwu Timur Unjuk Gigi di Festival Teluk Lalong

“Saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh insan pers, khususnya rekan-rekan media di Kota Parepare. Jika pernyataan saya sebelumnya menimbulkan keresahan atau ketidaknyamanan terhadap kebebasan pers, saya sungguh meminta maaf,” ujarnya.

Ia menegaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare tetap membuka ruang bagi media untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan maupun kinerja pemerintah.

Menurut Tasming, kritik merupakan bagian dari demokrasi yang harus diterima sebagai bahan evaluasi. Ia juga membantah adanya niat untuk membatasi ruang gerak wartawan melalui pola kerja sama kemitraan dengan pemerintah daerah.

BACA JUGA: Pernyataan ‘Halal Darah’ Picu Amarah, Jurnalis Geruduk Kantor Wali Kota Parepare

“Tidak ada niat menghalangi media dalam menjalankan tugas jurnalistik. Saya menghormati kebebasan pers dan memahami bahwa kritik merupakan bagian penting dari demokrasi,” katanya.

Tasming berharap hubungan antara Pemkot Parepare dan insan pers tetap terjalin melalui komunikasi yang baik. Ia juga mengajak seluruh pihak saling menghargai tanpa mengabaikan independensi serta profesionalisme jurnalistik.

“Pemkot harus terbuka terhadap evaluasi dan masukan masyarakat maupun media. Mari kita membangun Parepare bersama dengan tetap menjaga independensi dan profesionalisme pers,” pungkasnya.

Sebelumnya, pernyataan Tasming yang menjadi sorotan publik itu terlontar saat rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) SKPD Triwulan III di Auditorium BJ Habibie, Jumat (6/11/2026).

Dalam forum yang dihadiri sejumlah pejabat Pemkot Parepare tersebut, Tasming mempersoalkan media yang telah menjalin kontrak kerja sama dengan pemerintah daerah, tetapi masih menerbitkan pemberitaan kritis terhadap pemerintahannya.

Ia bahkan meminta jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mengevaluasi pola kemitraan dengan media yang dinilainya tidak sejalan dengan pemerintah.

Tasming menganggap sikap media tersebut sebagai bentuk ketidakjelasan komitmen. Ia kemudian menganalogikannya dengan istilah ‘Bali Bella’ atau bunglon.

“Bagaimana mungkin media sudah menjalin kontrak dengan pemerintah daerah, tetapi pada saat yang sama justru terus mengkritik pemerintah? Sebenarnya apa yang mereka inginkan?” ucapnya.

Pernyataan itu kemudian mengarah pada ungkapan bernada ancaman ketika Tasming menyebut media yang dianggap tidak memiliki komitmen sebagai pihak yang halal darahnya.

“Pak Kadis, tidak ada istilah abu-abu. Dalam agama pun tidak dikenal istilah Bali Bella. Itu haram. Halal darahnya mereka yang Bali Bella,” ujarnya dalam rekaman suara yang beredar.

Ucapan tersebut memicu protes dari kalangan jurnalis. Sejumlah wartawan kemudian menggelar aksi demonstrasi di Kantor Wali Kota Parepare, Kamis (12/11/2026), dengan mengatasnamakan kelompok ‘Media Parepare Melawan’.

Mereka mempersoalkan pernyataan tersebut karena dinilai sebagai ancaman terhadap kebebasan pers dan berpotensi menciptakan tekanan terhadap kerja-kerja jurnalistik. (*)