Tekape.co

Jendela Informasi Kita

Pj Wali Kota Palopo Hadiri High Level Meeting TPID Sulsel

Pj Wali Kota Palopo, Firmanza DP menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Selatan. (ist)

MAKASSAR, TEKAPE.co – Penjabat (Pj) Wali Kota Palopo, Firmanza DP menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Selatan.

Kegiatan ini bertujuan menjaga stabilitas harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri. Rapat berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 6 Maret 2025.

Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, didampingi Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulsel.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh 24 kepala daerah dari kabupaten dan kota se-Sulsel.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan bahwa program Mandiri Benih akan berlanjut pada 2025 guna mendukung penyediaan bibit unggul bagi petani.

Ia meminta seluruh kepala daerah segera menyusun daftar Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) serta mengoptimalkan perluasan lahan pertanian.

Selain itu, perbaikan infrastruktur menjadi perhatian utama, terutama pada jaringan irigasi dan jalan produksi untuk memperkuat ketahanan pangan serta memperlancar distribusi hasil pertanian.

Pemerintah daerah juga didorong untuk mengoptimalkan gerakan menanam cabai, baik di sekolah-sekolah maupun lahan kosong.

Dalam upaya menjaga stabilitas harga, gubernur menekankan pentingnya peran Bulog dalam meningkatkan penyerapan gabah petani pada musim panen raya. Ia juga meminta Bulog mengoptimalkan penggunaan gudang-gudang penyimpanan yang tersedia.

Lebih lanjut, pemerintah daerah didorong untuk menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM) bekerja sama dengan Bulog dan distributor lainnya.

Fokus utama intervensi harga meliputi komoditas strategis seperti cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, gula pasir, daging ayam, dan bawang putih.

Gubernur Andi Sudirman Sulaiman juga menekankan pentingnya pemantauan data stok pangan di setiap daerah.

Jika terjadi defisit, pemerintah daerah diperbolehkan mengontrol arus barang keluar guna memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga di wilayah masing-masing.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini