Petani Sawit Menjerit, Ketua APKASINDO Sulsel Disorot karena Dinilai Tak Bergerak

MASAMBA, TEKAPE.co – Gelombang kritik terhadap Ketua APKASINDO Sulawesi Selatan, Badaruddin Puang Sabang, menguat di tengah merosotnya harga tandan buah segar (TBS) sawit rakyat di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan, terutama di Kabupaten Luwu Utara.

Organisasi yang selama ini mengklaim sebagai representasi petani sawit dinilai gagal memainkan peran advokasi ketika harga sawit terus melemah dan berdampak langsung pada kondisi ekonomi masyarakat.

Sejumlah kalangan menilai APKASINDO Sulsel tidak menunjukkan tekanan serius kepada pemerintah maupun perusahaan untuk mencari solusi atas anjloknya harga TBS.

BACA JUGA: Janji Pemkot Belum Terealisasi, Warga Terpaksa Lewati Jembatan Rusak di Palopo

Kekecewaan petani mulai meluas. Di tingkat akar rumput, muncul anggapan bahwa organisasi petani sawit kini kehilangan keberpihakan dan hanya aktif pada kegiatan seremonial.

“Petani sekarang tidak butuh seremoni dan rapat-rapat formal. Mereka butuh pembelaan nyata. Kalau ketua organisasi petani diam saat harga sawit jatuh, lalu untuk apa organisasi itu ada?” ujar seorang tokoh masyarakat Luwu Utara yang meminta identitasnya dirahasiakan saat ditemui di Warkop Favorite Masamba, Selasa (26/5/2026).

Ia menilai sikap diam APKASINDO Sulsel di tengah keterpurukan petani dapat dibaca sebagai bentuk pembiaran terhadap kesulitan masyarakat kecil yang menggantungkan hidup pada sektor perkebunan sawit.

BACA JUGA: Jelang Verifikasi STBM 2026, Sekda Lutim Tekankan Kesiapan Maksimal Tim

“Rakyat menunggu keberanian, bukan pencitraan. Jangan hanya muncul saat acara seremonial, tapi hilang ketika petani menjerit karena harga sawit hancur,” katanya.

Dalam beberapa pekan terakhir, penurunan harga sawit menjadi perbincangan luas di Luwu Utara. Petani mengaku pendapatan mereka terus tergerus akibat harga TBS yang tidak stabil.

Kondisi itu mulai mempengaruhi kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Situasi tersebut memicu dorongan agar Pemerintah Kabupaten Luwu Utara segera mengambil langkah konkret guna meredam keresahan petani sekaligus memperjuangkan kestabilan harga sawit.

Sorotan juga mengarah kepada Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim yang saat ini menjabat Sekretaris Jenderal AKPSI periode 2025–2030.

Sebelumnya, ia diketahui menjabat Ketua Harian organisasi petani sawit tersebut dan dikukuhkan langsung oleh Kementerian Pertanian.

Wakil Ketua DPRD Luwu Utara, Karemuddin meminta seluruh pihak tidak menutup mata terhadap kondisi petani sawit yang dinilainya semakin berat.

Menurut dia, pemerintah daerah harus hadir memberikan perlindungan dan kepastian kepada masyarakat.

“Kondisi ini harus menjadi perhatian serius semua pihak. Pemerintah daerah wajib hadir di tengah masyarakat untuk menjaga stabilitas dan ketenangan petani sawit. Kami di DPRD tentu berharap ada langkah konkret dan komunikasi aktif antara pemerintah, perusahaan, dan organisasi petani agar persoalan ini tidak semakin meluas,” ujar Karemuddin.

Ia menambahkan, posisi strategis Bupati Luwu Utara di tubuh AKPSI semestinya menjadi modal penting untuk memperjuangkan kepentingan petani sawit daerah hingga tingkat nasional, bukan sekadar jabatan formal organisasi.

(Accy)