Pemkab Lutim Matangkan Rencana Check Point Bea Cukai di Pelabuhan Waru-Waru Lampia

MALILI , TEKAPE.co – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terus memacu penguatan sektor maritim dan logistik daerah. Salah satu langkah strategis yang kini dimatangkan adalah pengusulan penetapan Check Point Kepabeanan (Bea Cukai) di Pelabuhan Waru-Waru Lampia, Desa Harapan, Kecamatan Malili.

Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) yang dipimpin langsung oleh Pj Sekretaris Daerah Luwu Timur, Dr Ramadhan Pirade, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Lutim, Rabu (04/02/2026).

Rakortek ini melibatkan lintas instansi strategis, mulai dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan Andi Juana Fachruddin, jajaran OPD teknis, KPPBC Tipe Madya Kepabeanan Luwu Timur, KSOP/Syahbandar Malili, Imigrasi Kelas II Non TPI Palopo, Posal Lampia, Polairud Polres Lutim, Perseroda LTG, pemerintah kecamatan dan desa, hingga pelaku usaha serta asosiasi logistik.

Pengusulan check point kepabeanan ini disebut sebagai bagian dari rencana besar Pemkab Lutim dalam mengoptimalkan Pelabuhan Waru-Waru sebagai simpul logistik regional, seiring proyeksi peningkatan aktivitas bongkar muat dan distribusi barang.

Selain untuk mendukung legalitas komoditas ekspor-impor, keberadaan check point juga dinilai krusial dalam memperkuat pengawasan arus barang, khususnya yang berasal dari luar daerah pabean dan memerlukan kontrol administratif negara.

Dalam arahannya, Dr. Ramadhan Pirade menegaskan bahwa aspek pengawasan kepabeanan dan keimigrasian pada prinsipnya sudah dalam kondisi aman.

Namun, ia menyoroti bahwa tantangan utama justru terletak pada sistem pengangkutan dan pengaturan arus barang di pelabuhan.

“Yang perlu kita benahi secara serius adalah mekanisme pengangkutan dan pengelolaan arus barang. Semua harus satu pintu agar tidak menimbulkan hambatan teknis di lapangan,” tegas Ramadhan.

Ia optimistis, jika sistem logistik dan pengawasan berjalan terintegrasi, maka seluruh aktivitas kepelabuhanan akan memberi multiplier effect bagi daerah, mulai dari kelancaran distribusi barang, peningkatan aktivitas usaha, hingga kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Langkah Pemkab Lutim ini juga dinilai sejalan dengan agenda nasional, khususnya dalam mendukung Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di wilayah Luwu Timur. (*)