Pemkab Lutim Dorong Optimalisasi Pembayaran Pajak Daerah Berbasis QRIS

MALILI, TEKAPE.co – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus memperkuat transformasi sistem pembayaran pajak daerah berbasis digital.

Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan Capacity Building Pelaporan dan Pembayaran PBJT Makanan dan/atau Minuman yang digelar di Aula Kantor Bapenda, Selasa (09/12/2025).

Kegiatan ini menghadirkan seluruh bendahara penerimaan dan pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan fokus utama penerapan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) melalui metode non-tunai, khususnya QRIS.

Sekretaris Bapenda Lutim, Hasbiyanto Baharuddin, yang membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa digitalisasi pembayaran pajak melalui QRIS bukan hanya mempermudah transaksi, tetapi juga meningkatkan akurasi, akuntabilitas, dan transparansi dana yang masuk ke kas daerah.

“QRIS ini adalah standar pembayaran digital yang lebih aman, cepat, dan efisien. Dengan penerapannya di seluruh OPD, kita memastikan pelaporan PBJT berjalan tertib serta mendukung percepatan tata kelola pemerintahan berbasis digital,” jelasnya.

Dalam sesi pelatihan, peserta diberikan panduan teknis mulai dari proses scan QRIS, validasi transaksi, hingga pencetakan bukti bayar sebagai dasar laporan PBJT.

Tim teknis Bapenda juga memandu simulasi sistem pelaporan agar bendahara dapat memahami alur kerja dengan benar.

Hasbiyanto berharap penerapan penuh QRIS di lingkungan OPD mampu memperluas implementasi transaksi non-tunai sekaligus mendukung program pemerintah pusat terkait digitalisasi layanan publik.

“Semua pembayaran pajak daerah ke depan akan diarahkan menggunakan kanal digital. Ini bukan hanya tren, tetapi kebutuhan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang memberi ruang bagi peserta menyampaikan kendala teknis dan mendapatkan solusi langsung dari tim Bapenda.

Dengan langkah ini, Pemkab Luwu Timur menegaskan komitmennya mempercepat inovasi sektor perpajakan daerah sekaligus memperkuat sistem keuangan pemerintah yang modern, efisien, dan berkelanjutan. (*)