Keterangan Polisi soal Kasus PDAM Palopo Tak Sinkron, Kuasa Hukum Pertanyakan Transparansi
“Kami tidak ingin hanya mendapatkan informasi yang simpang siur di ruang publik. Kami sedang menempuh langkah formal dengan menyurati Polres Palopo untuk meminta kejelasan mengenai SPDP, perkembangan penyidikan, serta kepastian siapa saja yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan bagaimana status hukum karyawan PDAM lainnya yang telah menjalani pemeriksaan,” ungkapnya.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab kuasa hukum dalam mengawal hak-hak korban sekaligus memastikan proses penegakan hukum berlangsung transparan dan profesional.
Ia memastikan pihaknya akan terus mengawal perkara dugaan pengeroyokan tersebut hingga seluruh fakta terungkap dan korban memperoleh kepastian hukum.
“Kami ingin perkara ini terang, bukan hanya sebagian yang terungkap. Siapa yang melakukan, siapa yang turut serta, dan bagaimana peran masing-masing harus dibuktikan melalui proses hukum. Jangan sampai penegakan hukum hanya berhenti pada beberapa orang, sementara dugaan keterlibatan pihak lainnya tidak dituntaskan,” tegasnya.
Rudiarianto juga menegaskan bahwa desakan tersebut bukan bentuk intervensi terhadap kewenangan penyidik, melainkan upaya memastikan tidak ada pihak yang luput dari proses hukum apabila bukti keterlibatannya ditemukan.
“Kami tidak sedang mengintervensi kewenangan penyidik. Tetapi kami memiliki hak untuk mendesak agar perkara ini dituntaskan. Hukum harus ditegakkan secara objektif, tanpa tebang pilih, dan memberikan kepastian bagi seluruh korban,” tutupnya. (*)





Tinggalkan Balasan