Keterangan Polisi soal Kasus PDAM Palopo Tak Sinkron, Kuasa Hukum Pertanyakan Transparansi

Kuasa Hukum korban dari Kantor Hukum TODDOPULI & PARTNERS, Rudiarianto, S.H., menyoroti perkembangan penanganan kasus dugaan pengeroyokan mahasiswa di Kantor PDAM Tirta Mangkaluku Palopo. (ist)

PALOPO, TEKAPE.co – Penanganan kasus dugaan pengeroyokan terhadap mahasiswa saat demonstrasi di Kantor PDAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo, Sulawesi Selatan, kembali menuai sorotan.

Kali ini, Kuasa Hukum dari Kantor Hukum TODDOPULI & PARTNERS mempertanyakan perbedaan informasi mengenai jumlah karyawan PDAM yang diamankan, ditetapkan sebagai tersangka, hingga yang masih berstatus saksi.

Iklan oleh Google

Sorotan tersebut muncul setelah adanya dua pemberitaan dengan keterangan berbeda dari pihak kepolisian.

BACA JUGA: Meski Tak Lagi Menjabat Bupati, Husniah Talenrang Kirim Surat dari Rutan untuk Hari Jadi Gowa ke-706

Pada 13 November 2026, Kasi Humas Polres Palopo AKP Marsuki menyebut sebanyak 11 orang telah diamankan terkait dugaan pengeroyokan terhadap mahasiswa. Mereka disebut disangkakan dengan Pasal 262 ayat (1) subsider Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Namun, dalam pemberitaan pada 16 November 2026, Kanit Pidum Polres Palopo Ipda Suwadi memberikan penjelasan berbeda mengenai perkembangan status hukum para pihak.

Iklan oleh Google

Dalam keterangannya, disebutkan lima orang telah berstatus tersangka, satu orang disebut telah berdamai, sedangkan delapan orang lainnya masih berstatus saksi.

BACA JUGA: Museum Kota Makassar Terbakar Dini Hari, Atap 12 Meter Hangus Dilalap Api‎

Perbedaan keterangan tersebut dinilai perlu mendapat penjelasan resmi agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, khususnya keluarga korban.

Iklan oleh Google

Kuasa Hukum korban, Rudiarianto, mempertanyakan konsistensi informasi yang disampaikan kepada publik.

“Kami mempertanyakan konsistensi informasi tersebut. Sebelumnya disampaikan ada 11 orang yang diamankan, tetapi dalam pemberitaan berikutnya muncul penjelasan lima orang tersangka, satu orang disebut telah berdamai, dan delapan orang masih berstatus saksi. Tentu ini perlu diklarifikasi secara resmi oleh Polres Palopo agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat,” tegasnya.

Menurut Rudiarianto, apabila seluruh angka tersebut merujuk pada kelompok orang yang sama, polisi perlu menjelaskan secara terperinci perkembangan status hukum masing-masing pihak.

Ia menegaskan, persoalan utama bukan sekadar jumlah tersangka, melainkan sejauh mana penyidik mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan terhadap mahasiswa.

Pihaknya mengapresiasi penetapan lima orang sebagai tersangka. Namun, ia mengingatkan agar proses hukum tidak berhenti pada lima orang tersebut apabila masih ada pihak lain yang diduga terlibat.

Minta Polisi Telusuri Seluruh Rekaman Video

TODDOPULI & PARTNERS juga meminta penyidik mendalami keterlibatan karyawan PDAM lainnya yang telah menjalani pemeriksaan.

Terlebih, tim kuasa hukum mengaku telah menyerahkan bukti tambahan kepada penyidik berupa satu buah flashdisk berisi rekaman video serta sejumlah foto tangkapan layar yang telah diberi penanda khusus.

Bukti tersebut diserahkan untuk membantu penyidik mengidentifikasi orang-orang yang diduga terlibat dalam peristiwa pengeroyokan.

“Jangan hanya berhenti pada lima orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kami meminta penyidik menelusuri seluruh wajah dan peran orang-orang yang terekam dalam video. Apabila hasil pemeriksaan dan alat bukti menunjukkan adanya keterlibatan pihak lain, maka harus ada tindakan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujar Rudiarianto.

Ia menekankan, status saksi tidak serta-merta membuat seseorang harus ditetapkan sebagai tersangka. Namun, setiap dugaan keterlibatan harus didalami secara objektif berdasarkan alat bukti.

“Kami tidak meminta seluruh karyawan yang diperiksa otomatis dijadikan tersangka. Kami meminta agar penyidik objektif menilai peran masing-masing. Jika memang ada bukti yang cukup, jangan ragu mengambil langkah hukum. Jangan sampai ada pihak yang diduga turut melakukan kekerasan justru luput dari pertanggungjawaban hukum,” lanjutnya.

Surati Polres Palopo, Minta Kejelasan SPDP

Tidak hanya menyampaikan kritik melalui media, kuasa hukum korban juga mengaku sedang menempuh langkah formal dengan menyurati Polres Palopo.

Surat tersebut berisi permintaan klarifikasi mengenai perkembangan penyidikan, termasuk SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), serta kepastian mengenai pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Rudiarianto mengatakan, pihaknya ingin memperoleh informasi berdasarkan penjelasan resmi penyidik, bukan sekadar mengandalkan keterangan yang berkembang melalui pemberitaan media.

“Kami tidak ingin hanya mendapatkan informasi yang simpang siur di ruang publik. Kami sedang menempuh langkah formal dengan menyurati Polres Palopo untuk meminta kejelasan mengenai SPDP, perkembangan penyidikan, serta kepastian siapa saja yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan bagaimana status hukum karyawan PDAM lainnya yang telah menjalani pemeriksaan,” ungkapnya.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab kuasa hukum dalam mengawal hak-hak korban sekaligus memastikan proses penegakan hukum berlangsung transparan dan profesional.

Ia memastikan pihaknya akan terus mengawal perkara dugaan pengeroyokan tersebut hingga seluruh fakta terungkap dan korban memperoleh kepastian hukum.

“Kami ingin perkara ini terang, bukan hanya sebagian yang terungkap. Siapa yang melakukan, siapa yang turut serta, dan bagaimana peran masing-masing harus dibuktikan melalui proses hukum. Jangan sampai penegakan hukum hanya berhenti pada beberapa orang, sementara dugaan keterlibatan pihak lainnya tidak dituntaskan,” tegasnya.

Rudiarianto juga menegaskan bahwa desakan tersebut bukan bentuk intervensi terhadap kewenangan penyidik, melainkan upaya memastikan tidak ada pihak yang luput dari proses hukum apabila bukti keterlibatannya ditemukan.

“Kami tidak sedang mengintervensi kewenangan penyidik. Tetapi kami memiliki hak untuk mendesak agar perkara ini dituntaskan. Hukum harus ditegakkan secara objektif, tanpa tebang pilih, dan memberikan kepastian bagi seluruh korban,” tutupnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini