Kampus Harus Melahirkan Kompetensi, Bukan Sekadar Gelar‎

Abdul Zahir. (ist)

Oleh: Abdul Zahir, S.Pd., M.Pd.
‎(Dosen Universitas Cokroaminoto Palopo)
‎
‎Perguruan tinggi hari ini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), otomatisasi, dan transformasi dunia kerja telah mengubah cara manusia bekerja sekaligus menentukan kompetensi yang dibutuhkan. World Economic Forum (2025) memperkirakan sekitar 39 persen keterampilan inti pekerja akan mengalami perubahan hingga 2030.
‎
‎Fakta ini seharusnya menjadi peringatan bagi perguruan tinggi bahwa menghasilkan sarjana dengan bekal pengetahuan teoretis saja tidak lagi memadai. Kampus harus mampu melahirkan lulusan yang adaptif, kreatif, terampil, dan mampu menyelesaikan persoalan nyata. Dalam konteks tersebut, saya memandang bahwa salah satu persoalan mendasar pendidikan tinggi kita adalah kesenjangan antara apa yang diajarkan di ruang kuliah dan kompetensi yang sesungguhnya dibutuhkan masyarakat serta dunia kerja.
‎
‎Tidak sedikit pembelajaran yang masih berorientasi pada penyampaian materi, penyelesaian silabus, dan pencapaian nilai akademik. Mahasiswa mungkin berhasil menyelesaikan sejumlah mata kuliah, tetapi apakah mereka benar-benar mampu menerapkan pengetahuan, menghasilkan karya, berkolaborasi, dan memecahkan masalah? Pertanyaan inilah yang perlu dijawab secara jujur oleh setiap perguruan tinggi.
‎
Kurikulum berbasis kompetensi atau Outcome-Based Education (OBE) menawarkan pendekatan yang relevan untuk menjawab persoalan tersebut. Orientasi pendidikan tidak lagi semata-mata pada apa yang disampaikan dosen, melainkan pada apa yang benar-benar dapat dilakukan mahasiswa setelah mengikuti proses pembelajaran.
‎
‎Mufanti, Carter, dan England (2024) melalui penelitian terhadap 632 tenaga pengajar di 31 provinsi di Indonesia, menemukan bahwa implementasi OBE masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari pemahaman dosen, kebiasaan pembelajaran berpusat pada pengajar, beban kerja, hingga kesulitan merancang capaian dan instrumen penilaian. Artinya, perubahan kurikulum tidak cukup dilakukan dengan mengganti dokumen akademik, tetapi harus disertai perubahan paradigma dan praktik pembelajaran.
‎
Bagi perguruan tinggi di Kota Palopo, persoalan ini perlu menjadi perhatian bersama. Universitas Cokroaminoto Palopo (UNCP), khususnya Fakultas Teknik Komputer (FTKOM), memiliki peluang untuk memperkuat relevansi pendidikan melalui pengembangan kompetensi yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
‎
‎Pada Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, misalnya, tantangannya bahkan lebih kompleks karena mahasiswa harus menguasai dua ranah sekaligus, yaitu teknologi informasi dan ilmu kependidikan. Mereka tidak cukup hanya mampu mengoperasikan komputer atau membuat aplikasi, tetapi juga harus mampu merancang pembelajaran, mengembangkan media pendidikan, mengelola pembelajaran digital, dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
‎
Menurut saya, kekuatan kurikulum Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi justru terletak pada kemampuan mengintegrasikan kedua ranah tersebut. Mahasiswa perlu mendapatkan pengalaman belajar yang menghasilkan karya nyata, seperti media pembelajaran interaktif, aplikasi pendidikan, laboratorium virtual, situs pembelajaran, maupun sistem informasi sekolah. Pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning) dapat menjadi salah satu strategi.
‎
‎Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori pemrograman atau desain web, tetapi ditantang mengidentifikasi kebutuhan pengguna, merancang solusi, mengembangkan produk, menguji fungsi, dan mempresentasikan hasilnya. Dengan demikian, penilaian tidak hanya mengukur kemampuan mengingat teori, tetapi juga kualitas karya, keterampilan teknis, kreativitas, komunikasi, dan tanggung jawab profesional.
‎
Di sisi lain, penguasaan teknologi juga harus berjalan seiring dengan kompetensi pedagogis dan etika digital. Kerangka kompetensi digital DigComp 2.2 (Vuorikari, et al., 2022) menempatkan literasi informasi dan data, komunikasi dan kolaborasi, penciptaan konten digital, keamanan, serta pemecahan masalah sebagai lima area penting kompetensi digital.
‎
‎Sementara itu, UNESCO (2023) menegaskan pentingnya integrasi kompetensi teknologi ke dalam praktik pengajaran dan pengembangan profesional pendidik. Bahkan, penelitian Setiyawan, dkk. (2025) terhadap 460 calon guru dan guru vokasional di Indonesia menunjukkan pentingnya integrasi pengetahuan teknologi, pedagogi, dan konten dalam pemanfaatan kecerdasan buatan. Karena itu, mahasiswa calon pendidik bidang teknologi informasi harus mampu menggunakan AI secara produktif, kritis, etis, dan bertanggung jawab, bukan sekadar mengikuti tren teknologi.
‎
Namun, kita juga perlu menyadari bahwa keberadaan laboratorium komputer, Learning Management System (LMS), program magang, dan dokumen kerja sama dengan dunia industri belum otomatis menjamin terbentuknya kompetensi lulusan. Semua fasilitas tersebut harus benar-benar diintegrasikan ke dalam pengalaman belajar.
‎
‎Kerja sama dengan sekolah, perusahaan teknologi, instansi pemerintah, dan pelaku usaha digital perlu diarahkan pada kegiatan konkret, seperti proyek bersama, praktisi mengajar, magang, pengujian produk mahasiswa, serta evaluasi kompetensi. Dengan kata lain, kemitraan perguruan tinggi dan dunia kerja tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan nota kesepahaman, tetapi harus menghasilkan pengalaman dan manfaat yang dapat dirasakan mahasiswa.
‎
‎Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperkuat oleh perguruan tinggi, khususnya UNCP. Pertama, pemetaan kompetensi lulusan harus dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata dunia pendidikan dan industri digital. Kedua, harus ada keselarasan antara profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan, mata kuliah, metode pembelajaran, dan sistem penilaian.
‎
‎Ketiga, pembelajaran berbasis proyek dan praktik autentik perlu diperluas. Keempat, dosen harus terus mendapatkan ruang pengembangan profesional agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan inovasi pedagogis. Kelima, penilaian kompetensi perlu diperkuat melalui rubrik dan portofolio digital sehingga kemampuan mahasiswa dapat dibuktikan melalui proses maupun produk yang dihasilkan.
‎
‎Langkah-langkah ini juga sejalan dengan arah kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi melalui Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026.
‎
Pada akhirnya, saya berpendapat bahwa keberhasilan perguruan tinggi tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya lulusan yang memperoleh gelar sarjana, kelengkapan dokumen kurikulum, atau jumlah kegiatan akademik yang diselenggarakan. Ukuran yang lebih substantif adalah sejauh mana lulusan mampu memberikan solusi, menciptakan inovasi, beradaptasi dengan perubahan, dan berkontribusi bagi masyarakat.
‎
‎Kampus di Kota Palopo harus menjadi ruang tumbuhnya manusia pembelajar yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kompeten dan berkarakter. Sudah saatnya kita menggeser orientasi pendidikan tinggi dari sekadar mengejar kelulusan menuju pembuktian kompetensi. Sebab, pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan sarjana yang memiliki gelar, tetapi membutuhkan lulusan yang benar-benar mampu bekerja, berkarya, mendidik, dan memberikan perubahan. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini