Lahan Perumahan di Gunung Jati Diduga Milik Ketua DPRD Palopo Disorot, Belum Berizin, Lumpur Terjang Rumah Warga
PALOPO, TEKAPE.co – Aktivitas pembukaan lahan (land clearing) untuk proyek pembangunan perumahan di kawasan perbukitan Gunung Jati, Kelurahan Tomarundung, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, menuai sorotan.
Proyek tersebut diduga berlangsung tanpa mengantongi perizinan resmi. Bahkan, aktivitas pembukaan lahan itu kini dikaitkan dengan munculnya longsoran material sedimen yang mengancam permukiman warga.
Hujan deras yang mengguyur Kota Palopo, Kamis (19/11/2026) malam, menyebabkan material tanah dan lumpur dari kawasan proyek terbawa aliran air hingga menutup badan jalan serta saluran drainase warga.
BACA JUGA: Angin Kencang Terjang Dua Desa di Luwu, 29 Rumah Rusak
Persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah Pemerintah Kota Palopo mengungkapkan belum menerima permohonan perizinan dari pihak pengelola proyek.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palopo, Nurleli, memastikan belum ada pengajuan izin terkait aktivitas pembangunan di kawasan Gunung Jati.
“Hingga saat ini belum ada permohonan perizinan yang diajukan oleh pihak pengelola ke DPMPTSP terkait aktivitas di kawasan Gunung Jati,” ujar Nurleli kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).
BACA JUGA: 37 Tahun Tak Pernah Banjir Lumpur, Warga Gunung Jati Palopo Keluhkan Dampak Proyek Perumahan
Tak hanya persoalan administrasi perizinan, aktivitas pembukaan lahan tersebut juga telah mendapat teguran dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palopo.
Kepala Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) DLH Kota Palopo, Usniati, mengatakan pihaknya telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi.
Hasilnya, DLH memberikan teguran kepada pengelola agar menghentikan seluruh aktivitas land clearing karena belum mengantongi persetujuan lingkungan maupun izin resmi.
“Kami sudah turun langsung meninjau ke lokasi dan menegur langsung pihak pengelola untuk menghentikan aktivitas land clearing, karena kegiatan tersebut belum mengantongi persetujuan lingkungan maupun izin resmi,” tegas Usniati.
Di tengah polemik tersebut, informasi yang dihimpun menyebutkan lahan yang disiapkan untuk pembangunan perumahan itu diduga milik Ketua DPRD Kota Palopo, Darwis.
Nama pimpinan lembaga legislatif tersebut pun ikut menjadi perhatian publik menyusul persoalan perizinan dan dampak lingkungan yang dikeluhkan warga.
Namun, hingga berita ini ditulis, Darwis belum memberikan tanggapan terkait informasi dugaan kepemilikan lahan tersebut maupun aktivitas pembukaan lahan yang kini menuai sorotan.





Tinggalkan Balasan