DPRD Soroti RAPBD Morowali 2027, Pemkab Buka Suara soal PAD, Anggaran hingga El Nino

Untuk mengantisipasi kekeringan akibat El Nino, Dinas Pertanian telah menginstruksikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan penyuluh pertanian lapangan (PPL) mendata titik-titik rawan kekeringan di setiap desa.

Hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar pengupayaan alokasi pengadaan pompa air pada 2027, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kebutuhan di lapangan, kesiapan sumber air, dan jaringan irigasi.

Pemkab Akui Kesalahan Administratif dalam Nota Keuangan

Fraksi Golkar turut menyoroti kekeliruan penulisan dalam Nota Keuangan APBD 2027.

Pemkab mengakui kesalahan tersebut merupakan kekeliruan administratif yang tidak disengaja. Pemerintah daerah menyatakan akan segera melakukan koreksi dan penyempurnaan dokumen, sekaligus meningkatkan ketelitian dalam penyusunan dokumen anggaran berikutnya.

Untuk persoalan komponen pendapatan dan belanja, Pemkab memberikan penjelasan yang sama dengan jawaban terhadap Fraksi NasDem.

Sementara itu, Fraksi Gerindra menyoroti postur APBD, kualitas belanja, serta pentingnya diversifikasi ekonomi agar Morowali tidak terus bergantung pada sektor pertambangan.

Pemkab menjelaskan penyusunan APBD 2027 telah mengacu pada regulasi dan kajian, dimulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan pokok-pokok pikiran DPRD, kemudian diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Verifikasi RKA juga disebut telah memperhitungkan keluaran (output) dan hasil atau dampak (outcome) program bagi masyarakat.

Kualitas belanja di bidang pendidikan akan diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan indeks literasi. Sementara di bidang kesehatan, indikatornya meliputi usia harapan hidup, prevalensi stunting, serta angka kematian ibu dan anak.

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap pertambangan, arah pembangunan 2027 akan mendorong penguatan sektor pertanian, perikanan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pariwisata berkelanjutan, hilirisasi sektor unggulan, serta pemberdayaan koperasi guna membuka lapangan kerja.

Belanja Pelayanan Publik Jadi Prioritas