Dipimpin Senator Waris Halid, Tim Advokasi Komite II DPD RI Tinjau Abrasi Parah di Pantai Batam

BATAM, TEKAPE.co – Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melakukan kunjungan kerja ke Kota Batam, Minggu (13/7), dalam rangka advokasi permasalahan daerah yang berkaitan langsung dengan dampak perubahan iklim.

Fokus utama kunjungan ini adalah mengamati secara langsung kondisi abrasi pantai yang semakin mengkhawatirkan di kawasan pesisir, khususnya di wilayah Nongsa.

Kegiatan advokasi ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari pejabat Pemerintah Kota Batam, tokoh pemuda, perwakilan masyarakat pesisir Pulau Jaloh dan Nongsa, hingga organisasi masyarakat setempat.

Ketua Tim Advokasi, Senator asal Sulawesi Selatan, Andi Abdul Waris Halid, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari mandat konstitusional Komite II DPD RI untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat daerah, terutama yang terdampak langsung oleh fenomena perubahan iklim.

“Pantai-pantai di Batam, terutama kawasan Nongsa, mengalami abrasi yang kian parah dari tahun ke tahun. Hilangnya ekosistem mangrove dan masifnya pembangunan pesisir menjadi salah satu penyebab utama yang disampaikan masyarakat,” ujarnya, dalam pertemuan diskusi yang digelar di lokasi.

Diskusi advokasi dipandu oleh Senator Papua Barat Daya, Agustinus R Kambuaya. Ia menegaskan bahwa fenomena iklim ekstrem kini tak lagi bersifat lokal, melainkan sudah dirasakan hampir di seluruh wilayah Indonesia.

“Perubahan cuaca yang tidak menentu, kenaikan air laut, serta abrasi adalah sinyal yang tidak bisa diabaikan,” ujarnya.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Adi Rahman, tokoh pemuda dari Kelurahan Batu Besar, yang menyoroti ketidakefektifan program pemecah ombak karena terhalang oleh proyek reklamasi.

“Kita butuh kajian serius apakah reklamasi benar-benar bisa menjadi solusi atau justru memperparah abrasi,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua RW 006 Nongsa Pantai, Toto Wicaksono, menceritakan keresahan warga yang tinggal di garis pantai.

“Setiap memasuki Agustus, kami cemas. Beberapa rumah sudah terancam hilang karena abrasi,” tuturnya.

Perwakilan masyarakat Pulau Jaloh, Ahmad, turut menyerahkan proposal berisi usulan program penanganan abrasi yang diharapkan mendapat perhatian dari DPD RI dan Pemkot Batam.

Menanggapi berbagai masukan, Firmansyah selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Batam, mengakui bahwa banyak kawasan mangrove yang kini telah beralih fungsi menjadi kawasan industri.

Dia juga menegaskan bahwa usulan masyarakat akan ditindaklanjuti dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Diskusi diakhiri dengan ajakan kepada peserta untuk menyampaikan catatan tertulis mengenai dampak perubahan iklim yang mereka alami.

Usai diskusi, rombongan Komite II DPD RI melakukan tinjauan langsung ke Kampung Tua Tanjung Bemban, lokasi yang terdampak abrasi cukup berat.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah anggota Komite II DPD RI lainnya, antara lain Syarif Melvin (Kalimantan Barat) dan Matias Heluka (Papua Pegunungan). (**)