Bappeda Luwu Utara Hadiri Forum Pembangunan Daerah, Ini Tujuannya

MAKASSAR,TEKAPE.co – Dua pejabat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Luwu Utara mengikuti Forum Pembangunan Daerah di Ruang Pola Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (8/5/2018) lalu.

Keduanya adalah Kabid Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Syaiful Amir, dan Kasubid Ekonomi SDA dan Infrastruktur II, Iqbal Cahyadi Suwuh Mallawa.

Kegiatan bertema ‘Menuju Pembangunan Ekonomi Sulawesi Selatan yang Lebih Inklusif’ dibuka Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman dan ditutup Menteri PPN/Bappenas, Prof Bambang Brodjonegoro.

Forum diselenggarakan kerjasama Pemerintah Sulawesi Selatan dan Yayasan Bakti Sulawesi Selatan dikarenakan dalam beberapa tahun terakhir mencatat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Direktur The SMERU Research Institute, Dr Asep Suryahadi, menuturkan, tujuan kegiatan yakni memfasilitasi dialog kebijakan, pertukaran informasi praktik baik dan pengalaman antara pembuat kebijakan dengan para peneliti, pelaku pembangunan dan pemangku kepentingan lainnya.

Menghadirkan narasumber dan pakar dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendapat masukan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang inklusif di Sulawesi Selatan.

Memaparkan dan mendiskusikan temuan dan rekomendasi penelitian SMERU di Sulawesi Selatan selama periode 2015-2018.

Mendapat masukan arah penelitian SMERU di masa depan dan peningkatan manfaat temuan penelitian SMERU bagi penyusunan kebijakan di tingkat nasional yang berdampak pada kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Ada empat rangkuman hasil diskusi dan rekomendasi kebijakan oleh The SMERU Research Institute dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam forum tersebut.

Pertama pengertian pembangunan ekonomi inklusi yang intinya memastikan semua kelompok masyarakat terlibat dalam proses pembangunan serta manfaatnya dapat dinikmati seluruh masyarakat.

Kedua Indikator utama ekonomi inklusi, pertumbuhan ekonomi tinggi dan merata, angka kemiskinan berkurang, ketimpangan menurun

“Akses pelayanan dasar baik dan meluas untuk semua masyarakat untuk Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan indikator tadi. Pertumbuhan ekonomi tinggi, kemiskinan berkurang namun cenderung melambat, pelayanan dasar membaik tapi ketimpangan masih ada dan cenderung tinggi,” katanya.

Ketiga Pembangunan Sulawesi Selatan belum inklusi, akar masalah pertumbuhan kesejahteraan 20 persen masyarakat miskin tertinggal dari kelompok menengah dan kaya.

Terakhir, ada inovasi pelayanan publik untuk masyarakat miskin. Secara mikro dampak inovasi sudah dirasakan masyarakat.

Secara makro belum tereverensi dalam data karena inovasi masih anekdot dan sporadik belum terlembagakan.

Inovasi dimaksud belum bisa mendorong secara signifikan, harusnya dengan inovasi tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.

“Tidak ada satu obat yang bisa memecahkan beberapa macam permasalahan sekaligus, harus memahami betul persoalan dan dibutuhkan kerjasama semua stakeholder untuk mencapai pembangunan yang inklusif,” terang Asep.(*).