DPRD Sorot Angka Kemiskinan di Luwu Utara, IDP Sebut Tiap Tahun Menurun 0,8%

MASAMBA, TEKAPE.co – DPRD Kabupaten Luwu Utara menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Luwu Utara terhadap Ranperda tentang APBD TA 2020, Selasa (19/11/2019), di ruang rapat DPRD Luwu Utara.

Salah satu yang menjadi sorotan DPRD adalah tingkat kemiskinan di Luwu Utara, yang menurut data BPS di urutan tiga terbawah se Sulawesi Selatan, seperti yang disampaikan oleh Yusuf Paembonan dari fraksi Kebangkitan Indonesia Sejahtera.

Menanggapi persoalan itu, Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani (IDP) menjelaskan, kemiskinan merupakan masalah mendasar dan sering muncul dari waktu ke waktu karena terkait dengan kualitas hidup kemanusiaan yang ditimbulkannya.

Faktanya, makin banyak program, makin ruwet persoalan kemiskinan untuk menyelesaikannya. Makin banyak bantuan, makin banyak pula orang miskin.

“Jadi sebenarnya bukan orang miskin yang banyak, tapi banyak dari orang-orang yang pemikirannya miskin,” tegasnya.

IDP mencontohkan, di desa yang hari ini indeks desa membangunnya, walaupun termasuk tertinggi di Sulawesi Selatan, karena Luwu Utara adalah daerah yang jumlah desanya terbesar mendapatkan dana afirmasi kinerja karena keberhasilannya, tapi disisi lain tidak bisa dipungkiri, cukup banyak desa yang sebenarnya secara realita bisa maju, bahkan berkembang hingga mandiri justru turun jadi desa sangat tertinggal.

“Kenapa? Karena mereka mengejar afirmasi dana desa. Nah ini menjadi PR kita bersama dan ini telah kami wanti-wanti melalui tim ahli desa. Jadi sering saya katakan, sebenarnya yang banyak itu bukan orang miskin, tapi orang yang pemikirannya miskin,” ucap Indah.

Indah mengatakan, dirinya telah berkomunikasi dengan BPS, memastikan apa data yang mereka keluarkan betul seperti itu.

Padahal disisi lain tingkat pertumbuhan ekonomi Luwu Utara cukup tinggi, dan tingkat keparahan kemiskinan di Luwu Utara tidak dalam, yang berarti tidak terjadi kesenjangan pendapatan yang cukup tinggi. Pertanyaannya di mana persoalannya?

“Disampaikan BPS, ketika dilakukan assessment setiap tahunnya, yang ada masyarakat tidak memberikan informasi apa adanya, karena mereka khawatir dikeluarkan dari basis data terpadu. Nah ini juga menjadi PR kita bersama, Pemda dan DPRD,” katanya.

Kemudian kemiskinan juga disebabkan oleh keterisolasian daerah, seperti yang diketahui di Luwu Utara cukup banyak daerah yang terisolasi.

“Solusinya adalah pembukaan infrastruktur. Itu telah kita lakukan secara massif dalam 3 tahun terakhir. Mudah-mudahan APBD kita di 2020 juga masih tetap sama, dan ini sejalan dengan pemerintah pusat di mana 25% dari APBD untuk tugas mandatory terkait dengan infrastruktur,” katanya.

Untuk diketahui, lanjut IDP, selama masa pemerintahannya, rata-rata tiap tahunya tingkat kemiskinan menurun sebesar 0,8%.

Dari 14 indikator penilaian masyarakat miskin, 8 terkait dengan rumah. Setiap tahun diintervensi bedah rumah dengan APBD yang sebelumnya hanya mengandalkan APBN.

“Itu bagian dari janji kami yang 1% dari APBD kita dialokasikan untuk masyarakat secara langsung, baik rumah ibadah maupun bedah rumah,” tutupnya. (hms)