Khawatir Dinikmati Warga Luar, Wali Kota Palopo Validasi Peserta PBI BPJS Kesehatan

PALOPO, TEKAPE.co – Wali Kota Palopo, Drs HM Judas Amir MH, memerintahkan kepada lurah, untuk melakukan pendataan peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan, yang dibiaya apbd Kota Palopo.

Hal itu disampaikan Wali Kota Palopo, saat Coffee Morning, di Ruang Pola, Lt II Kantor Walikota Palopo, Senin 4 November 2019.

Walikota mengaku, pihaknya khawatir, ada banyak warga yang tidak tinggal di Palopo, namun tetap tercover BPJS Kesehatan APBD Palopo, karena ber-KTP Palopo.

Judas juga membeberkan, data hasil uji petik BPK terhadap peserta BPJS Kesehatan Palopo, yang iurannya ditanggung pemerintah.

Menurut Judas, dari 3.000 sampel peserta PBI BPJS Kesehatan, ada sekitar 800-an yang sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan keberadaannya.

“Apakah dia meninggal atau pindah domisili di luar kota Palopo, kita tidak tau. Yang jelas ada 800-an sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan keberadaannya. Namun tetap bayarkan iurannya. Ini yang mau kita perbaiki. Tapi kalau memang bukan penduduk Palopo, untuk apa kita bayarkan,” tegasnya.

Judas juga menegaskan, meski ada kenaikan iuran yang akan diberlakukan per 1 Januari 2020 mendatang, Pemkot Palopo tetap akan membayarkan iurannya.

Agar tepat sasaran, Wali Kota Palopo menginstruksikan kepada lurah, untuk melakukan validasi peserta PBI BPJS Kesehatan.

“Data BPJS untuk masyarakat pengguna PBI, untuk kota Palopo, harus betul-betul apa adanya. Khusus di Kota Palopo, per kelurahan harus ada identitas khusus peserta BPJS. Semua mesti valid,” ujarnya.

Judas meminta, agar jajarannya tegas pada pengumpulan data yang valid.

“Jangan ada rekayasa, karena ini khusus kepada masyarakat yang memang berhak mendapatkan bantuan BPJS,” tandasnya.

Walikota Palopo, HM Judas Amir mewarning seluruh lurah dan seklur yang ada di Kota Palopo agar segera menvalidasi penerima PBI BPJS Kesehatan, yang dibiayai oleh APBD selama ini.

“Kamis pagi, 9 November, semua lurah dan seklur harus menyetor data peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh Pemkot Palopo,” tegas Judas Amir, didampingi wakilnya, Rahmat Masri Bandaso.

Jika ada yang tidak punya data, Judas mengancam lurah dan seklur akan dinonjobkan.

“Bagi lurah yang tidak punya data, maaf saja. Saya nonaktifkan untuk sementara,” tegas walikota.

Oleh karena itu, walikota meminta kepada masyarakat peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai Pemkot, agar segera menyetor foto copy BPJS-nya ke RT/RW, atau lurah setempat.

“Tujuannya, kita mau tahu berapa sebenarnya warga Palopo yang terdaftar sebagai peserta. Apalagi pemerintah telah mengalokasikan puluhan miliar untuk pembayaran iuran BPJS,” jelasnya. (hms)