Aburizal Bakrie Tak Sepakat Tindakan Premanisme Terhadap Gerakan #2019GantiPresiden

JAKARTA, TEKAPE.co – Mantan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, ikut menanggapi insiden Pelarangan Neno Warisman untuk menghadiri acara deklarasi di Pekanbaru dan pengepungan terhadap Ahmad Dhani Prasetyo di Surabaya.

Tindakan represif dan terkesan premanisme tersebut kini jadi perbincangan hangat. Ada yang seakan membenarkan, namun tak sedikit yang tak sepakat dengan tindakan itu.

Bagi Aburizal Bakrie, yang diketahui Partai Golkar menjadi parpol pertama pengusung Jokowi, mengaku tak sepakat dengan tindakan represif dan premanisme itu.

Berikut pernyataan resminya yang diposting di beranda Facebook miliknya, Senin 27 Agustus 2018.

Saya ditanya mengenai pendapat saya tentang represi atas gerakan #2019GantiPresiden
Berikut jawaban saya:

Meski Partai Golkar adalah yang paling pertama dan terdepan mendukung Bapak Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan kepemimpinannya selama dua periode akan tetapi kami menolak dengan keras cara-cara represif dan premanisme terhadap gerakan #2019GantiPresiden tersebut. Karena kebebasan menyatakan pendapat dijamin dan diatur oleh undang-undang.

Pelarangan Neno Warisman untuk menghadiri acara deklarasi di Pekanbaru dan pengepungan terhadap Ahmad Dhani Prasetyo di Surabaya misalnya, yang dilakukan dengan cara represif dan membiarkan tindakan premanisme, adalah tidak sejalan dengan iklim demokrasi yang sedang kita bangun. Serta tidak menunjukkan netralitas aparat dalam mengayomi masyarakat.

Cara-cara seperti ini justru merugikan Pak Jokowi dan tidak menggambarkan cara mendukung yang baik dan benar. Seyogyanya meskipun berbeda pilihan tetapi harus saling menghargai dan menghormati kebebasan berpendapat.

Karena itu kami juga menghimbau kepada aktivis #2019GantiPresiden untuk tetap bergerak dalam koridor peraturan perundangan dengan cara-cara santun, bermartabat dan kepatuhan terhadap hukum. Tidak pelu mengeluarkan ucapan atau tindakan-tindakan yang provokatif, yang akan memperkeruh suasana.

Aparat juga hendaknya memberikan pembelajaran demokrasi kepada masyarakat dengan tidak memihak, dan dapat memfasilitasi serta mengatur masing-masing unjuk-pendapat sehingga terhindar dari konflik di lapangan.

Saya yakin tahun 2019 nanti merupakan pesta demokrasi yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dan jangan sampai cara-cara represif dan provokatif menodai ajang pesta demokrasi tersebut.

Mari kita sama-sama saling menjaga aset bangsa terbesar kita yaitu demokrasi agar tidak rusak dan ternoda oleh tindakan provokatif dan represif. (*)