OPINI: Keran Air Yang Kering

Oleh: Masyudi MP
(Peggiat Media Sosial)

Saya sebenarnya tidak terlalu percaya kalau persoalan air di Palopo cukup dijelaskan dengan satu kalimat, air bakunya berkurang karena kemarau.

Bisa jadi memang berkurang dan itu fakta yang sulit dibantah. Kemarau membuat debit air turun, sungai menyusut, bahkan air yang ada pun kadang menjadi keruh. Tapi kalau kita melihat lebih jauh, persoalannya rasanya tidak sesederhana itu.

Perumda Tirta Mangkaluku saat ini memiliki lima Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM), dengan total kapasitas terpasang sekitar 550 liter per detik.

IPAM I H. Abd. Madjid sekitar 350 liter per detik, IPAM II Magandang 20 liter per detik, IPAM III Battang 110 liter per detik, IPAM IV Mungkajang 20 liter per detik, dan IPAM V Batupapan 50 liter per detik. Di sisi lain, kapasitas bangunan sumber air yang dimiliki tercatat sekitar 850 liter per detik.

Kalau hanya melihat angka-angka itu, sebenarnya Palopo bukan kota yang tidak punya sumber dan sistem air. Sumber air Latuppa, misalnya, dirancang sekitar 400 liter per detik, meskipun yang dimanfaatkan sekitar 200 liter per detik. Bambalu juga memiliki kapasitas desain sekitar 400 liter per detik, dengan pemanfaatan sekitar 110 liter per detik.

Lalu pertanyaannya menjadi sederhana, kalau sumber dan kapasitas itu ada, kenapa setiap kemarau cerita kita kembali kepada hal yang sama?

Di sinilah saya mulai berpikir, mungkin persoalannya bukan hanya tentang berapa banyak air yang kita punya. Tetapi berapa banyak air yang benar-benar bisa kita ambil, olah, simpan, lalu distribusikan ketika kondisi sedang tidak ideal. Sebab air yang banyak di atas kertas belum tentu berarti air yang banyak di rumah warga dan ada satu hal lagi yang menurut saya penting untuk dilihat, Palopo tidak diam, kota ini terus tumbuh.

BPS mencatat jumlah penduduk Palopo pada 2025 sekitar 198.534 jiwa, dengan laju pertumbuhan sekitar 1,46 persen per tahun.

Bagi sebagian orang, 1,46 persen mungkin hanya angka. Tetapi di lapangan, angka itu berarti ada semakin banyak orang yang membutuhkan rumah, sekolah, pasar, tempat usaha, dan tentu saja air.

Kita bisa melihat sendiri kawasan permukiman baru terus tumbuh di berbagai sudut kota, rumah-rumah baru berdiri, jalan baru dibuka, aktivitas ekonomi ikut bergerak. Setiap rumah baru tentu membawa kebutuhan yang sama, yakni air.

Jumlah pelanggan pun terus bertambah. Saat ini tercatat kisaran 45.535 hingga 45.988 Sambungan Rumah (SR), sementara secara akumulatif dalam beberapa tahun terakhir cakupan pelanggan dilaporkan telah mencapai kisaran 47.000 pelanggan. Artinya, kebutuhan pelayanan juga ikut bergerak.

Hari ini kapasitas 550 liter per detik mungkin terlihat cukup. Tetapi kota tidak berhenti pada angka hari ini, penduduk semakin bertambah, rumah dan perumahan juga ikut bertambah serta aktivitas ekonomi bertambah yang semuanya pasti membutuhkan air.

Pemerintah Kota Palopo sebenarnya sudah membaca persoalan ini, dalam RPJPD 2025–2045, kebutuhan rumah tinggal disebut terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Kebutuhan air minum juga diproyeksikan sekitar 449 liter per detik 2025 dan meningkat menjadi sekitar 549 liter per detik pada 2045.

Kalau dilihat sekilas, kapasitas produksi terpasang hari ini sekitar 550 liter per detik bahkan hampir sama dengan kebutuhan yang diproyeksikan untuk 2045. Tapi air tidak bekerja seperti angka di spreadsheet, ada musim kemarau, air sungai yang keruh, tekanan jaringan, kebocoran, dan wilayah yang berada di ujung pelayanan dan yang paling penting, ada kota yang terus tumbuh.

Karena itu, pertanyaannya mungkin bukan lagi sekadar apakah air baku kita cukup atau tidak. Pertanyaannya, apakah seluruh sistem kita siap melayani Palopo yang terus bertambah besar?

Air yang tersedia harus bisa diambil, setelah itu harus bisa diolah, air yang sudah diolah harus bisa disimpan kemudian harus bisa didistribusikan dan sampai ke rumah warga dengan tekanan yang cukup. Kalau salah satu bagian saja bermasalah, pada akhirnya warga tetap merasakan hal yang sama.

Pemerintah daerah sebenarnya juga sudah membicarakan pengembangan sistem SPAM. Ada rencana IPAM baru berkapasitas 50 liter per detik, pembangunan intake, jaringan transmisi, pompa, jaringan distribusi, sambungan rumah hingga reservoir berkapasitas 1.000 meter kubik.

Ada pula pembicaraan mengenai kolam retensi untuk menghadapi persoalan air baku yang keruh, ini yang penting sebab ketika setiap musim kemarau kita harus kembali mengerahkan mobil tangki, berarti sistem darurat memang bekerja.

Pada 2025, ketika terjadi gangguan distribusi akibat persoalan pipa Battang, manajemen saat itu mengerahkan enam mobil tangki untuk membantu warga. Tahun ini, Perumda kembali membentuk Posko Tanggap Darurat Krisis Air, mobil tangki dikerahkan dan dilakukan pula suntik pipa di wilayah yang alirannya lemah.

Saya kira semua itu patut diapresiasi, ketika warga membutuhkan air, tentu harus ada yang datang membawa air. Tapi setelah itu, kita juga perlu bertanya, sampai kapan keadaan darurat menjadi pola tahunan?

Karena sebenarnya warga tidak membutuhkan mobil tangki setiap tahun. Warga membutuhkan sistem yang membuat mobil tangki tidak terlalu sering dibutuhkan, Perumda Tirta Mangkaluku juga bukan perusahaan yang tidak memberikan kontribusi kepada daerah.

Untuk tahun buku 2024, Perumda menyerahkan dividen sebesar Rp2,25 miliar kepada Pemerintah Kota Palopo. Angka itu juga melanjutkan tren kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Tentu kontribusi seperti itu patut dihargai. Perusahaan daerah memang diharapkan sehat secara keuangan dan memberikan manfaat bagi daerah.

Tetapi justru karena itu, saya kira pemerintah daerah perlu melihat persoalan ini lebih jauh. Jangan sampai kita bangga pada angka dividen, tetapi lupa perusahaan yang menghasilkan dividen itu juga memikul pelayanan dasar yang dirasakan langsung oleh warga.

Perumda perlu sehat dan daerah tentu membutuhkan kontribusinya. Tetapi pelayanan air tidak boleh menjadi korban ketika perusahaan dituntut menghasilkan keuntungan.

Kalau perusahaan daerah mampu memberikan kontribusi miliaran rupiah kepada pemerintah kota, maka pemerintah juga harus memastikan ada kemampuan yang cukup untuk memperkuat kembali sistem pelayanannya.

Pemerintah harus memastikan sejak jauh hari, berapa kebutuhan air Palopo lima tahun ke depan, sepuluh tahun ke depan, bahkan sampai 2045? Dari mana sumbernya? Berapa kapasitas yang benar-benar bisa diproduksi saat kemarau? Berapa kapasitas cadangan yang tersedia? Berapa kebutuhan investasi untuk jaringan dan reservoir? Dan kapan semuanya harus mulai dikerjakan?

Selain itu, Pemkot juga perlu berani menetapkan target yang bisa dilihat dan diukur publik, berapa tambahan kapasitas produksi yang akan dibangun, berapa kilometer jaringan yang akan diperbaiki, berapa reservoir yang akan ditambah, berapa wilayah yang selama ini sering mengalami gangguan dan kapan masalahnya diselesaikan.

Publik tidak harus diberi janji yang panjang, cukup diberi target yang jelas, kemudian lihat apakah target itu benar-benar dikerjakan.

Saya juga kira perlu memastikan setiap perkembangan kawasan permukiman berjalan seiring dengan kesiapan infrastrukturnya, termasuk air. Jangan sampai izin pembangunan rumah terus berjalan, tetapi kemampuan pelayanan air tertinggal jauh di belakang.

Karena kota yang tumbuh bukan hanya soal berapa banyak rumah baru yang berdiri juga berarti semakin banyak orang yang harus dilayani dan air adalah salah satu pelayanan yang tidak bisa ditunda.

Jangan sampai kita begitu bersemangat memberikan ruang bagi pembangunan rumah, tetapi lupa menghitung dari mana air untuk rumah-rumah itu akan datang.

Rumahnya sudah jadi, jalannya sudah ada lalu Listrik sudah masuk dan ketika kemarau datang, barulah kita sibuk mencari air.

Di sinilah saya kira pemerintah daerah tidak bisa hanya menyerahkan persoalan ini kepada Perumda. Perumda memang punya tugas mengelola pelayanan. Tetapi pemerintah daerah punya pekerjaan yang lebih besar, memastikan kebijakan, investasi, infrastruktur, dan dukungan anggaran mampu mengejar pertumbuhan kota.

Kalau memang ada keterbatasan anggaran karena efisiensi, justru di situ pemerintah harus menentukan prioritas, air bersih bukan pekerjaan tambahan, air adalah pelayanan dasar.

Maka investasi untuk sumber air, jaringan, reservoir, pompa, pengolahan dan sistem distribusi tidak boleh terus menjadi pekerjaan yang baru terasa penting ketika musim kemarau datang. Hitung kebutuhan air bukan hanya untuk Palopo yang sedang kita tinggali, tetapi untuk Palopo yang sedang dibangun.

Penduduk kita sekitar 198 ribu jiwa dan masih bertumbuh. Rumah terus bertambah. Kawasan permukiman terus berkembang.

Tetapi setiap kemarau, masih ada warga yang harus membawa jeriken, mencari sumber air lain, atau menunggu mobil tangki datang. Berarti ada sesuatu di antara air yang tersedia dan air yang sampai ke rumah warga yang masih harus dibereskan.

Mungkin di situlah pekerjaan rumah kita sebenarnya dan pekerjaan rumah itu tidak cukup diselesaikan dengan mobil tangki.

Mobil tangki adalah pertolongan ketika sistem sedang bermasalah, ia bukan jawaban untuk kota yang terus tumbuh. Jawabannya adalah sistem air yang lebih kuat, sumber air yang lebih terlindungi, kapasitas yang terus disiapkan, jaringan yang terawat, cadangan yang cukup, dan pemerintah yang mau merencanakannya sebelum masalah datang.

Karena itu, perlu kiranya pemerintah daerah mulai melihat persoalan air bukan sebagai masalah musiman, tetapi sebagai bagian dari perencanaan masa depan Palopo. Sebab kalau tidak, beberapa tahun lagi kita mungkin bukan hanya berbicara tentang kemarau.

Kita akan berbicara tentang sebuah kota yang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan sistem airnya melayani dan pada akhirnya, warga tidak membayar tagihan untuk mendapatkan angka kapasitas produksi.

Warga tidak terlalu membutuhkan penjelasan panjang tentang berapa liter per detik yang dimiliki perusahaan, kita hanya membutuhkan sesuatu yang sangat sederhana.

Ketika keran dibuka, air keluar. (*)