Turun ke Towuti, Rivaldi Bawa Daftar ‘Pekerjaan Rumah’ ke APBD Perubahan 2026

TOWUTI, TEKAPE.co — Monitoring APBD 2026 di Kecamatan Towuti tak berhenti pada melihat program yang berjalan.

Anggota DPRD Luwu Timur dari Dapil V, Muh Rivaldi, SH, justru mengumpulkan sejumlah persoalan yang masih dirasakan masyarakat untuk dibawa ke meja pembahasan APBD Perubahan 2026.

Rivaldi turun langsung menemui pemerintah desa, sekolah, fasilitas kesehatan hingga tokoh masyarakat.

Dari pertemuan itu, muncul sejumlah kebutuhan yang dinilai masih mendesak untuk mendapat perhatian pemerintah daerah.

Aspirasi yang mengemuka cukup beragam, mulai dari jalan tani, jalan produksi, jembatan, sarana pendidikan hingga fasilitas kesehatan.

Bagi Rivaldi, persoalan infrastruktur dasar tak boleh sekadar menjadi daftar usulan yang berulang setiap tahun.

Jalan produksi, misalnya, berkaitan langsung dengan aktivitas petani dan biaya distribusi hasil pertanian.

“Jalan tani dan jalan produksi ini bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat. Kalau aksesnya baik, tentu akan memudahkan petani mengangkut hasil produksinya. Ini juga akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat,” kata Rivaldi.

Di sektor pendidikan, sejumlah sekolah masih membutuhkan sarana pendukung, termasuk kendaraan operasional.

Sementara di bidang kesehatan, muncul usulan pembenahan fasilitas puskesmas, penambahan layanan hingga peningkatan pelayanan rawat inap.

Persoalannya kini bukan lagi apakah aspirasi itu sudah disampaikan, tetapi sejauh mana pemerintah daerah mampu menerjemahkannya menjadi program yang benar-benar masuk dalam penganggaran.

Rivaldi memastikan berbagai masukan tersebut akan dibawa dalam pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 yang dijadwalkan mulai 7 September.

“Masukan-masukan yang kami terima hari ini akan menjadi catatan untuk pembahasan selanjutnya. Tanggal 7 September nanti kami sudah mulai pembahasan APBD Perubahan, sehingga aspirasi masyarakat ini akan kami bawa,” tegasnya.

Ia menekankan, proses penganggaran harus berangkat dari kebutuhan riil masyarakat. Jangan sampai perencanaan berhenti pada dokumen, sementara persoalan di lapangan terus berulang.

“Kita ingin setiap kebutuhan masyarakat betul-betul masuk dalam sistem perencanaan. Ketika pembangunan itu direalisasikan, manfaatnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Usai menyerap aspirasi di Towuti, DPRD Luwu Timur Dapil V dijadwalkan melanjutkan monitoring ke Kecamatan Nuha pada Rabu (2/9/2026).

Dua kecamatan ini merupakan wilayah yang berhadapan langsung dengan berbagai dinamika pembangunan di kawasan Danau Towuti. (*)