Gubernur Sulsel Protes Pemangkasan Dana Transfer, APPSI Sambangi Kemenkeu

MAKASSAR, TEKAPE.co – Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyambangi Kementerian Keuangan, Rabu (8/10/2025).

Pertemuan yang dihadiri 17 gubernur ini membahas keresahan kepala daerah atas rencana pemerintah pusat memangkas anggaran Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima langsung para kepala daerah di kantornya.

Kebijakan pemangkasan TKD yang diklaim untuk menjaga stabilitas fiskal nasional justru dikhawatirkan mengguncang keuangan daerah.

Sejumlah program strategis di daerah dinilai terancam tertunda.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menjadi salah satu kepala daerah yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Ia menyebut, pertemuan itu berlangsung dalam suasana koordinatif, bukan konfrontatif.

“Ini hanya koordinasi dan pelaporan terkait TKD. Kita pada prinsipnya mendukung presiden,” kata Andi Sudirman di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel.

Namun, Andi tak menutup mata bahwa sejumlah kepala daerah menyampaikan “curhat” terkait keterbatasan fiskal yang mulai terasa.

Keluhan paling banyak, menurutnya, datang dari kebutuhan pembangunan fasilitas dasar, mulai dari sekolah hingga infrastruktur jalan kabupaten dan kota.

“Kami hanya menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang perlu jadi atensi pusat, seperti sekolah dan jalan. Pemerintah pusat juga diharapkan memperhatikan kemantapan jalan kabupaten dan kota,” ujarnya.

Selain pembangunan fisik, isu tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga menjadi sorotan.

Pemerintah daerah berharap agar penguatan formasi PPPK 2025 bisa tetap teranggarkan melalui Dana Alokasi Umum (DAU).

Menurut Andi Sudirman, Menteri Keuangan menyambut baik masukan tersebut dan berjanji akan mempelajarinya lebih lanjut.

“Tentu dengan mempertimbangkan sinergitas program antara pusat dan daerah,” katanya.

Menjelang pembahasan APBD 2026, Pemprov Sulsel disebut tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan skala prioritas.

“Kita akan menyesuaikan beberapa program karena alokasi anggaran dari kementerian. Pemda bisa mengambil peran sebagai pendukung, misalnya menyiapkan lahan atau dukungan administratif,” ucap Andi.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Reza Faisal Saleh, menegaskan pihaknya masih menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) terkait penyesuaian dana transfer.

“Kita masih menunggu perpres. Ke depan pasti ada penyesuaian dana transfer khususnya TKD,” ujarnya.

Meski menghadapi potensi pemangkasan hingga Rp700 miliar, Reza memastikan keuangan Sulsel tetap terkendali. T

arget pendapatan daerah dalam nota keuangan Ranperda APBD 2026 telah ditetapkan sebesar Rp10,9 triliun dan sudah diserahkan ke DPRD Sulsel.

“Begitu ada informasi resmi mengenai dana transfer, kami langsung sesuaikan dalam RAPBD yang sedang dibahas,” kata Reza.

Ia memastikan struktur APBD Sulsel tetap seimbang. “Belanja tidak akan melebihi pendapatan. Kita upayakan tidak defisit.”

Pemerintah Provinsi Sulsel kini menunggu keputusan final dari pemerintah pusat.

Sementara itu, para gubernur di bawah bendera APPSI bersepakat untuk terus mengawal kebijakan fiskal agar tidak mengebiri kemandirian daerah. (Rid)