Respon Aduan Pancai Pao Soal Adat Budaya, Komite II DPD RI Akan Berkunjung ke PT Vale

PALOPO, TEKAPE.co – Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke PT Vale Indonesia Tbk, pada bulan Mei ini.

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari aduan yang disampaikan oleh Lembaga Adat Pancai Pao, yang juga telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 28 April 2025.

Pemegang Mandat Adat Pancai Pao, Abidin Arief To Pallawarukka SH, turut hadir secara virtual dalam RDP tersebut, sesuai dengan permintaan agar masyarakat adat juga dapat mengikuti langsung proses dialog tersebut.

Masyarakat adat yang hadir mengaku sangat puas, meskipun mengikuti secara daring. Mereka menilai, aduan yang disampaikan melalui lembaga adat benar-benar mencerminkan kepedulian terhadap kearifan lokal yang kini mulai tergerus zaman.

Dalam forum RDP tersebut, perwakilan dari Ombudsman RI juga memberikan respon terhadap aduan yang disampaikan.

Mereka mendorong PT Vale agar memperhatikan masukan masyarakat, khususnya terkait pengelolaan program Corporate Social Responsibility (CSR).

DPD RI turut menekankan pentingnya PT Vale menyikapi aduan tersebut secara serius dengan segera menyusun dan melaksanakan program CSR yang berpihak pada kepentingan masyarakat adat.

BACA JUGA:
RDP BAP DPD dan Ombudsman RI, PT Vale Dinilai Abaikan Pelestarian Adat Budaya di Lingkar Tambang

Saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat 2 Mei 2025, Abidin membenarkan bahwa dirinya telah menerima informasi mengenai rencana kunker Komite II DPD RI ke wilayah operasional PT Vale dalam waktu dekat.

Ia menegaskan bahwa aduan yang disampaikan semata-mata demi pelestarian budaya dan pengembangan nilai-nilai adat.

“Kalau PT Vale bisa merespons ini dengan baik, tentu akan menjadi perekat hubungan antara perusahaan dan masyarakat adat. Ini penting agar ke depan tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan,” ujarnya.

Abidin juga optimistis bahwa hasil kunjungan kerja nanti akan menghasilkan rekomendasi dari DPD RI yang berpihak pada masyarakat adat.

“Ini bukan semata soal budaya, tapi juga menyangkut identitas bangsa dan kepentingan negara dalam menjaga keutuhan NKRI,” tegasnya.

Ia menambahkan, para pemangku adat tidak memusuhi PT Vale, namun menyoroti adanya oknum-oknum tertentu baik dari perusahaan maupun pemerintah yang bisa merusak hubungan tersebut.

“Kita tahu bersama, PT Vale adalah salah satu perusahaan tambang percontohan di republik ini. Tapi jangan sampai dirusak oleh segelintir oknum yang punya kepentingan pribadi atau kelompok. PT Vale tidak boleh terkesan diskriminatif dan intimidatif, demi mencapai prestasi,” tutupnya. (rin)