Bangun Citra Positif Lapas, Kemenkumham Bali Siap Susun Manajemen Komunikasi Krisis Pemasyarakatan

JAKARTA, TEKAPE.co – Dalam rangka peningkatan kualitas pemberitaan serta kehumasan pemasyarakatan, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Gun Gun Gunawan hadir dan mendukung Tim Kehumasan pada jajaran Pemasyarakatan handal dalam penanganan situasi krisis melalui strategi komunikasi massa dan publikasi yang efektif.

Hal ini dibahas dalam kegiatan Pembentukan Agen Informasi dan Publikasi Pemasyarakatan: Manajemen Komunikasi Krisis Pemasyarakatan, Bangun Citra dan reputasi Positif Pemasyarakatan untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia PASTI’ bertempat di Novotel Jakarta, Rabu (6/9/2023).

Kegiatan seminar yang dilaksanakan selama tiga hari (6-8 September 2023) dibuka secara langsung oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga, dimana dalam sambutannya disampaikan bahwa setiap petugas pemasyarakatan berperan untuk sampaikan informasi program dan hasil kinerja pemasyarakatan.

Bahkan, saat terjadi krisis, petugas pemasyarakatan juga harus mampu melakukan klarifikasi dan komunikasi.

“Isu-isu krisis Pemasyarakatan berpotensi besar menggoyahkan kepercayaan publik terhadap Pemasyarakatan. Bahkan, berpengaruh terhadap citra dan reputasi Pemasyarakatan. Kita tidak bisa menghindari adanya pemberitaan negatif tentang Pemasyarakatan, apalagi tren viral dari platform media sosial,” ujar Reynhard.

Potensi terjadinya krisis yang tinggi di lingkup pemasyarakatan menjadikan tahun ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memperkuat jajarannya pemasyarakatan dalam manajemen komunikasi krisis pemasyarakatan.

Sepanjang tahun 2023 berlangsung, terdapat 103.954 berita positif pemasyarakatan yang telah terpublikasi melalui media. Namun demikian, masih terdapat 2.478 berita negatif yang telah beredar di masyarakat yang dapat memantik krisis komunikasi di pemasyarakatan.

“Saya berikan apresiasi untuk seluruh jajaran pemasyarakatan yang tak lelah mempublikasian berita positif pemasyarakatan, khususnya pemangku fungsi kehumasan di seluruh satuan kerja. Kita patut beryukur dan berbangga hati kinerja positif kita semakin disadari dan dipahami masyarakat. Namun, masih adanya berita negatif menjadikan kita punya tanggung jawab untuk berkinerja baik dan mampu melalukan komunikasi pada situasi krisis,” tutur Reynhard.

Reyhard mengungkapkan bahwa situasi krisis yang terjadi dapat berdampak serius pada organisasi, juga keselamatan publik, kerusakan harta-benda material, hingga kehilangan reputasi dan kepercayaan publik.

Untuk itu, manajemen komunikasi krisis diperlukan. Lebih jauh, penerapan manajemen komunikasi krisis pemasyarakatna ini juga merupakan tindak lanjut pasca disahkannya Grand Strategy Komunikasi Humas Pemasyarakatan di tahun 2022.

“Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan bersama fungsi humasnya harus memiliki kemampuan melakukan deteksi dan mitigasi sesegera mungkin, khususnya terhadap suatu isu atau situasi krisis. Dimulai sejak pra-krisis, krisis, hingga pasca-krisis. Panduan pelaksanaannya telah disusun, dan selama tiga hari ke depan kita akan berlatih dan sharing knowledge,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan seluruh jajaran Pemasyarakatan untuk dapat menignkatkan tata Kelola koordinasi dan komunikasi yang lebih baik khususnya dalam situasi krisis.

Khusus bagi peserta yang mengikuti pelatihan secara langsung agar dapat berbagi pengetahuan dengan UPT Pemasyarakatan lainnya di wilayah yang sama.

“Saya berpesan agar semua yang ada disini mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh. Tentu kami juga berterima kasih kepada mitra kami, Search for Common Ground, serta narasumber yang telah bersinergi dengan kami memberikan sumbangsih pemikirannya,” pungkas Reynhard.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Bali, Gun Gun Gunawan dalam keterangan tertulisnya juga mendukung apa yang telah disampaikan Dirjen Pemasyarakatan, dimana dalam era saat ini peran humas sangatlah penting bagi suatu organisasi dalam meningkatkan citra positif organisasi. Citra positif ini sangat dibutuhkan untuk dapat melahirkan kepercayaan publik terhadap organisasi tersebut.

“Humas sebagai ujung tombak organisasi dalam penyampaian informasi kepada publik dan publik bisa mengakses seluruh layanan yang dimiliki oleh organisasi tersebut, sehingga Public trust yang sudah terbentuk terhadap organisasi dapat dijadikan salah satu tolok ukur keberhasilan suatu instansi,” terang Gun Gun.

Dalam Kegiatan ini juga diikuti secara langsung oleh Pimpinan Tinggi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Divisi Pemasyarakatan se-Indonesia, 57 Kepala Unit Pelaksana (UPT) Teknis Pemasyarakatan percontohan dan tim humasnya, serta diikuti UPT Pemasyarakatan se-Indonesia secara virtual. (hms/Adi)