11 Karyawan Perumda TM Palopo Terancam 5 Tahun Bui Usai Keroyok Mahasiswa
PALOPO, TEKAPE.co – Penanganan kasus dugaan penganiayaan secara bersama-sama terhadap tujuh mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) di Kota Palopo terus bergulir.
Terbaru, Polres Palopo telah mengamankan 11 karyawan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Mangkaluku (TM) Palopo yang diduga terlibat dalam aksi penganiayaan tersebut.
Kasus ini bermula dari insiden yang terjadi pada 2 November 2026 lalu, saat tujuh mahasiswa GAM diduga menjadi korban penganiayaan secara bersama-sama oleh sejumlah karyawan Perumda TM.
BACA JUGA: Reses di Jember, Budi Wicaksono Tampung Aspirasi Warga hingga Soroti Pilkades dan Sound Horeg
Kasi Humas Polres Palopo, AKP Marsuki, membenarkan perkembangan penanganan perkara tersebut. Ia menyebut, hingga Jumat (13/11/2026), jumlah terduga pelaku yang telah diamankan mencapai 11 orang.
”Benar, sampai saat ini sudah ada 11 orang yang diamankan terkait kasus tersebut,” ujar Marsuki kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).
Marsuki menjelaskan, ke-11 terduga pelaku disangkakan melanggar Pasal 262 ayat (1) subsider Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
BACA JUGA: Green Policing Polres Aceh Timur, Kapolres Ajak Warga Galakkan Penghijauan hingga Gampong
Atas sangkaan tersebut, para terduga pelaku terancam hukuman pidana penjara maksimal lima tahun.
”Sebelas terduga pelaku dijerat Pasal 262 ayat (1) subsider Pasal 466 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun,” tegasnya.
Di sisi lain, kuasa hukum tujuh mahasiswa GAM, Adrianto Palla, memastikan pihaknya tidak akan berhenti mengawal perkara tersebut.
Ia menegaskan, laporan polisi yang telah diajukan para korban tetap dipertahankan.
Pihaknya juga berkomitmen mengawal seluruh tahapan proses hukum hingga perkara tersebut memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah) dari pengadilan.
”Kami tetap bertahan dengan laporan polisi yang dibuat adik-adik GAM. Proses hukumnya akan terus kami kawal sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” tegas Adrianto Palla. (*)





Tinggalkan Balasan