Wali Kota Palopo Dinilai Mengkerdilkan Perjuangan Luwu Raya

PALOPO, TEKAPE.co – Gelombang tuntutan pembentukan Provinsi Luwu Raya kembali menekan ruang politik di Sulawesi Selatan.

Namun di saat sebagian masyarakat menagih koreksi atas ketimpangan pembangunan yang diwariskan puluhan tahun, Wali Kota Palopo, Naili, justru dinilai mengambil posisi berseberangan dengan aspirasi warganya sendiri.

Sikap Naili yang sejalan dengan narasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memicu kritik tajam dari kelompok pro–Luwu Raya.

BACA JUGA: Narasi “Gangguan Ekonomi”, LMND Palopo Nilai Wali Kota Tutupi Ketidakadilan Tana Luwu

Mereka menilai Wali Kota Palopo gagal menangkap konteks historis dan politik dari gerakan yang berkembang di akar rumput, serta memilih berpihak pada stabilitas kekuasaan ketimbang keadilan wilayah.

Juan, juru bicara gerakan rakyat Luwu Raya, menyebut pernyataan Wali Kota yang mengaitkan aksi massa dengan gangguan ekonomi akibat penutupan jalan sebagai penyederhanaan yang menyesatkan.

Menurutnya, narasi tersebut bukan hanya dangkal, tetapi juga mengaburkan sebab utama lahirnya perlawanan sipil.

BACA JUGA: Demo Pemekaran Dinilai Ganggu Ekonomi, Wali Kota Palopo Soroti Penutupan Jalan

“Sejarah perubahan tidak pernah lahir dari kenyamanan. Keadilan tidak tumbuh dari ketertiban semu yang dibangun dengan menekan suara rakyat,” kata Juan, Selasa (10/2/2026).

Juan menilai framing aksi rakyat sebagai ancaman keamanan atau ekonomi justru menunjukkan kegagalan pemerintah membaca krisis yang lebih mendasar.

Ia menyebut demonstrasi sebagai gejala, bukan sumber masalah.

“Ketika rakyat turun ke jalan, itu karena mekanisme formal sudah lama macet. Ketika mahasiswa bergerak, itu karena elit memilih menutup telinga,” ujarnya.

Ia juga mengkritik keras posisi politik Wali Kota Palopo yang dianggap mempersempit makna perjuangan kolektif masyarakat Luwu.

Alih-alih menjadi representasi kepentingan daerahnya, Naili dinilai lebih berperan sebagai perpanjangan suara provinsi induk.

“Ini narasi yang memalukan bagi seorang pemimpin lokal dalam sistem demokrasi,” kata Juan.

Sebagai respons atas sikap tersebut, Juan menyatakan bahwa gerakan rakyat siap menaikkan eskalasi tekanan politik.

Salah satu opsi yang disampaikan adalah pendudukan Kantor Wali Kota Palopo sebagai simbol perlawanan terbuka.

“Ini bukan manuver kosong. Ini peringatan politik dari rakyat yang kesabarannya terus diuji,” ujarnya.

Juan menutup pernyataannya dengan satu penegasan, kekuasaan yang terus mengabaikan aspirasi hanya sedang menunda guncangan yang lebih besar.

“Jalanan selalu menjadi ruang terakhir ketika semua pintu resmi ditutup,” katanya.(*)