UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Siapkan Dua Badan Baru, Ini Tugasnya

Rapat paripurna pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset di Gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (ist)

JAKARTA, TEKAPE.co – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026).

Seiring pengesahan tersebut, muncul rencana pembentukan dua badan baru untuk mendukung pelaksanaan aturan perampasan aset hasil tindak pidana.

Iklan oleh Google

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan dua lembaga yang dimaksud yakni Badan Pengelola Perampasan Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset.

Menurutnya, pemisahan lembaga pengelola aset dari aparat penegak hukum diperlukan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam proses perampasan aset.

“Pertama, badan pengelola perampasan aset. Ini kita dorong sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya. Kenapa? Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest,” kata Habiburokhman seusai rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Ia menjelaskan, pemisahan antara aparat penegak hukum dan lembaga pengelola hasil rampasan aset juga diterapkan di sejumlah negara.

Habiburokhman mencontohkan Amerika Serikat, Inggris, dan Australia yang memiliki mekanisme pemisahan antara badan pengelola aset hasil rampasan dengan lembaga penegak hukum.

“Di banyak negara, ya lagi-lagi kami tadi melakukan perbandingan dengan internet, di banyak negara sebagian besar dipisahkan. Di Amerika Serikat, di Inggris, di Australia, itu dipisahkan antara badan pelaksana pengelolaan hasil perampasan aset dengan penegak hukumnya yang sudah ada,” ujarnya.

Iklan oleh Google

Sementara itu, badan kedua yang direncanakan dibentuk adalah Badan Pengawas Perampasan Aset.

Lembaga ini disiapkan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang tersebut agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.

Habiburokhman menyebut pembentukan badan pengawas merupakan jawaban atas kekhawatiran dan aspirasi masyarakat terkait potensi penyalahgunaan kewenangan.

“Yang kedua, pengawas. Badan Pengawas Perampasan Aset. Nah, ini menjawab kekhawatiran dan aspirasi masyarakat. Jangan sampai Undang-Undang Perampasan Aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri,” jelasnya.

Disahkan dalam Rapat Paripurna

Iklan oleh Google

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini