Tekape.co

Jendela Informasi Kita

Tingkatkan Kualitas SDM PPID Luwu Utara, Pemkab Gelar Rakor di Makassar

MAKASSAR, TEKAPE.co — Dinas Kominfo Luwu Utara terus berupaya agar prestasi yang diraih bisa terus dipertahankan.

Salah satu upaya untuk terus meningkatkan kualitas SDM PPID Luwu itu, diskominfo Luwu Utara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) PPID Lingkup Pemda Luwu Utara, Jumat (29/3/2019), di Hotel Karebosi Condotel, Jl Jenderal M Yusuf Nomor 1 Makassar.

Rakor yang dibuka Bupati Luwu Utara melalui Asisten Administrasi Umum Muhammad Kasrum ini berlangsung tiga hari, 29 – 31 Maret 2019, dan dihadiri Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan dan Komisi Informasi Provinsi Sulsel.

Muhammad Kasrum, dalam sambutannya, mengatakan, pelaksanaan Rakor PPID diharapkan mampu semakin meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki PPID di masing-masing perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan.

“Yang tidak kalah pentingnya dari sekadar Rakor PPID yang kita laksanakan hari ini, adalah bagaimana kita dapat mempertahankan pemeringkatan terbaik informasi publik yang kita raih dua kali beruntun,” kata Kasrum.

Ia berharap 56 PPID dapat mengikuti Rakor ini dengan sungguh-sungguh.

Kasrum juga menyebutkan, terjadi peningkatan kinerja PPID yang sangat signifikan, yakni peningkatan pengumuman informasi, penyediaan DIP badan publik, peningkatan sarana/prasarana layanan informasi publik, serta peningkatan jumlah pengelola informasi publik di Luwu Utara.

“Peningkatan lainnya bisa kita lihat pada jumlah dokumen yang diinput Perangkat Daerah (PD) pada website PPID Kemendagri. Ada juga peningkatan layanan pemanfaatan website di 34 PD, tiga kecamatan dan enam desa,” terangnya.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Kominfo, Anshar, mengatakan, selain meningkatkan kualitas SDM PPID, Rakor ini juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2017 tentang PPID Kemendagri dan Pemerintah Daerah.

“Dengan tersedianya daftar informasi publik, termasuk daftar informasi yang dikecualikan, diperoleh aliran informasi yang optimal dari pemerintah ke masyarakat, pun sebaliknya,” tandas Anshar. (LH/HMS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini