Tekan Angka Kemiskinan, Pemkab Morowali Gandeng BPS Perkuat Data Warga Miskin

Wakil Bupati Morowali Iriane Iliyas bersama perwakilan BPS Kabupaten Morowali saat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang penyediaan, validasi, pemutakhiran, dan pemanfaatan data untuk mendukung penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Morowali, Kamis (17/9/2026). (ist)

BUNGKU, TEKAPE.co – Pemerintah Kabupaten Morowali memperkuat langkah penanggulangan kemiskinan dengan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Morowali.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan BPS Kabupaten Morowali.

Iklan oleh Google

Penandatanganan berlangsung di Aula Kantor Bappelitbangda Kabupaten Morowali, Kamis (17/9/2026).

BACA JUGA: PT Vale Andalkan Tiga PLTA 365 MW, Jaga Ketahanan Energi dari Ekosistem Danau hingga Hutan

Kegiatan tersebut dibuka Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, dan dihadiri Kepala Bappelitbangda Kabupaten Morowali Hasyim, Kepala BPS Kabupaten Morowali, sejumlah pimpinan OPD terkait, serta tamu undangan.

Dalam kesempatan itu, Iriane mengatakan kerja sama dengan BPS menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas data yang digunakan pemerintah daerah.

Iklan oleh Google

Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam menyusun sekaligus mengevaluasi berbagai program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Morowali.

BACA JUGA: Tingkatkan Kapasitas Aparatur Desa, Pemkab Lutim Bekali Peserta dengan Materi Kebencanaan

Menurut Iriane, proses validasi dan pemutakhiran data di lapangan perlu dilakukan secara berkala agar data yang dimiliki pemerintah benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat terkini.

Iklan oleh Google

“Kerja sama ini merupakan langkah penting dalam memastikan proses validasi dan pemutakhiran data dilakukan dengan baik. Hasil verifikasi dan pemutakhiran di lapangan selanjutnya dapat diolah oleh BPS sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih akurat,” ujar Iriane.

Ia menuturkan, perubahan kondisi penduduk harus turut tercermin dalam data pemerintah.

Karena itu, pemutakhiran secara berkala dinilai penting agar kebijakan yang dibuat tidak hanya mengacu pada data lama, tetapi sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.

“Dengan adanya kerja sama ini, pemanfaatan data ke depan dapat dilakukan secara lebih terarah, sehingga kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan benar-benar berdasarkan data yang valid dan sesuai kondisi di lapangan,” jelasnya.

Iriane berharap sinergi Pemkab Morowali bersama BPS dapat terus ditingkatkan. Dengan begitu, data yang dihasilkan bisa menjadi pijakan dalam menentukan kebijakan serta program penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran.

Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Morowali, Hasyim, menyambut baik kerja sama tersebut.

Ia menilai sinergi dengan BPS perlu ditindaklanjuti secara konsisten agar data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan memiliki tingkat validitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kita berharap kerja sama ini dapat berjalan dengan baik dan terus ditindaklanjuti, sehingga data yang dihasilkan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Hasyim.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini