Target 80 Ribu Nasional, Pemkot Makassar Genjot Operasional Kopdes Merah Putih
MAKASSAR, TEKAPE.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengikuti rapat konsolidasi nasional evaluasi pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, Rabu (18/2/2026).
Agenda tersebut dipimpin Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita dan dilaksanakan secara daring.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengikuti rapat melalui konferensi video dari Koperasi Merah Putih Mangasa, Jalan Mallengkeri Raya, Kecamatan Tamalate.
BACA JUGA: Tabung Gas Elpiji 3 Kg di Palopo Rp 30 Ribu, Pemerintah Dinilai Tutup Mata
Gedung koperasi itu merupakan bangunan yang diprakarsai TNI melalui Babinsa dan Dandim setempat.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Arlin Ariesta mengatakan pertemuan tersebut membahas perkembangan pembangunan koperasi Merah Putih secara nasional, termasuk distribusi perlengkapan operasional.
Fasilitas yang disiapkan antara lain kendaraan operasional, perlengkapan toko, serta peralatan penunjang untuk gerai dan gudang.
Program Kopdes Merah Putih merupakan salah satu prioritas pemerintah pusat yang turut dikawal TNI, mulai dari percepatan pembangunan fisik hingga penguatan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Secara nasional, pemerintah menargetkan pembentukan 80 ribu unit koperasi hingga 2026. Hingga Februari ini, sekitar 620 unit disebut telah berdiri.
Di Makassar, pembangunan koperasi masih berjalan di empat lokasi: Kelurahan Mangasa (Tamalate), Tamangapa (Manggala), serta masing-masing satu titik di Kelurahan Untia dan Kelurahan Daya.
“Empat titik ini diharapkan segera beroperasi untuk membantu masyarakat sekitar, khususnya dalam penyediaan kebutuhan sehari-hari,” kata Arlin.
Ia menyebut progres pembangunan di Mangasa dan Tamangapa hampir rampung. Secara total, terdapat 153 Koperasi Merah Putih yang telah terbentuk di Makassar.
Namun, baru 25 koperasi yang tercatat beroperasi, sementara 44 lainnya telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
“Yang sudah RAT berarti kepengurusannya aktif. Target kami, paling lambat akhir Maret seluruh 153 koperasi sudah melaksanakan RAT,” ujarnya.
RAT menjadi forum evaluasi kinerja sekaligus penyusunan rencana kerja agar koperasi dapat berjalan berkelanjutan dan memberi manfaat ekonomi bagi warga.
Pemerintah kota mengakui masih menghadapi kendala ketersediaan lahan.
Pembangunan koperasi mensyaratkan lahan sekitar 1.000 meter persegi dengan bentuk datar dan persegi, kriteria yang dinilai sulit dipenuhi di wilayah perkotaan.
“Karena itu kami terus berkoordinasi dengan pemerintah kota, provinsi, pusat, maupun BUMN jika ada lahan yang bisa dimanfaatkan,” kata Arlin.
Ia berharap terdapat kebijakan penyesuaian terkait ukuran bangunan agar pembangunan koperasi dapat menyesuaikan kondisi lahan yang tersedia di Makassar.(*)
Tinggalkan Balasan