Stunting Luwu Turun Jadi 4,7 Persen, Wabup: Intervensi Lintas Sektor Harus Terus Diperkuat

Stunting, Luwu, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, TPPS, Muh. Dhevy Bijak Pawindu, e-PPGBM, Kesehatan, Gizi, Stunting Sulsel. (foto: DiskominfoLuwu)

MAKASSAR, TEKAPE.co – Prevalensi stunting di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, turun menjadi 4,7 persen pada 2026, dari 6,2 persen pada 2025. Pemerintah Kabupaten Luwu menyebut penurunan tersebut merupakan hasil intervensi lintas sektor yang terus diperkuat.

Data tersebut berasal dari pengukuran elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM). Capaian itu disampaikan Wakil Bupati Luwu Muh. Dhevy Bijak Pawindu dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Semester I 2026 di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Rabu, 7 Oktober 2026.

Muh. Dhevy yang juga Ketua TPPS Kabupaten Luwu mengatakan penurunan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan dalam upaya pemerintah daerah menekan angka stunting.

“Data SSGI tahun 2024 itu kita di angka 23,6 persen. Alhamdulillah, di tahun 2026 ini dari data e-PPGBM kita berada di angka 4,7 persen. Itu begitu luar biasa signifikan yang kami alami,” ujar Muh. Dhevy Bijak Pawindu.

Namun, ia mengingatkan capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Menurut dia, penurunan stunting harus tetap menjadi prioritas melalui penguatan koordinasi dan komunikasi lintas sektor.

“Itu menjadi kebanggaan buat kami, kesyukuran buat kami, tapi sesuai dengan penyampaian Ibu Wagub tadi, bahwa kita tidak boleh jemawa, tidak boleh berbesar hati, tidak boleh berbesar diri. Kita harus terus semangat dalam menurunkan angka stunting di wilayah kita. Ini yang menjadi prioritas kami,” tegasnya.

Penurunan prevalensi stunting tersebut dicapai melalui berbagai intervensi yang melibatkan perangkat daerah, pemerintah desa, kecamatan, hingga sektor swasta.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu dr. Rosnawary mengatakan intervensi dilakukan melalui sejumlah program, antara lain program Genting dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta pemberian makanan tambahan (PMT) penyuluhan melalui dana desa.

Sektor ketahanan pangan juga memberikan bantuan pangan bagi balita gizi buruk. Sementara Dinas Sosial mendukung melalui kepesertaan BPJS bagi bayi dan balita stunting.

Dinas Kesehatan melaksanakan PMT pemulihan berbahan dasar pangan lokal dan paket sehat. Dinas Perikanan menjalankan program gemar makan ikan, sedangkan Dinas Pertanian menggelar gerakan pangan murah dengan prioritas sasaran keluarga yang memiliki anak stunting.

Dukungan juga datang dari sektor pendidikan melalui aksi bergizi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjalankan program pendewasaan usia pernikahan.

Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendukung melalui penyediaan air bersih dan sanitasi layak. Kementerian Agama berperan melalui pendidikan calon pengantin serta kerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) terkait dokumen dan persyaratan pranikah.

Sektor perumahan dan kawasan permukiman turut mendukung dengan pembangunan infrastruktur sanitasi dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH).

Intervensi juga diperkuat Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu melalui sosialisasi pencegahan stunting, pendampingan, serta pemberian bantuan bagi bayi dan balita stunting.

Pemerintah desa, kecamatan, dan sejumlah perusahaan juga terlibat dalam mendukung upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Luwu.
Rapat koordinasi di Makassar tersebut digelar untuk memperkuat koordinasi dan sinergi percepatan penurunan stunting di Sulawesi Selatan sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program selama Semester I 2026.

Kegiatan dibuka Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi. Dalam kesempatan itu, Fatmawati menyampaikan arah kebijakan dan penguatan komitmen lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting di Sulawesi Selatan.

Strategi percepatan penurunan stunting, termasuk pembelajaran dan tantangan dalam pelaksanaannya, turut dipaparkan Prof. dr. Veni Hadju, M.Sc., Ph.D.
Pada kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan juga memberikan insentif kepada daerah yang hadir langsung bersama Ketua TPPS dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu sebagai bentuk dukungan terhadap komitmen percepatan penurunan stunting. (hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini