Soal Menara Payung, Dua Fraksi Minta Ditunda, Tiga Setuju Dengan Catatan
PALOPO, TEKAPE.co – Rencana pembangunan menara payung Palopo mendapat angin segar.
Pasalnya, dari lima fraksi yang ada di DPRD Palopo, tiga diantaranya menyetujui, dan dua fraksi lainnya meminta menunda pelaksanaan menara payung.
Dua fraks yang meminta menunda itu adalah Fraksi PDIP dan Fraksi Demokrat.
Sementara Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, dan Fraksi Gerindra menyetujui dengan sejumlah catatan.
Pandangan fraksi dan laporan Banggar DPRD Palopo tentang KUA PPAS APBD 2020 itu dibacakan Efendi Sarapang, dalam rapat paripurna DPRD Kota Palopo, yang dipimpin Ketua DPRD Dr Hj Nurhaeni, didampingi Ketua I Abdul Salam, dan Ketua II Irvan Majid, Selasa 26 November 2019, malam.
Dalam pandangan fraksi, Golkar menyatakan mendukung selama itu dilaksanakan sesuai aturan.
Golkar juga meminta agar mengkaji lebih baik lagi. Golkar juga menyampaikan, pinjaman itu tidak masalah, selama tidak membebani postur APBD Palopo.
Senada dengan Fraksi Gerindra. Ia mengingatkan Pemkot agar menyiapkan seluruh dokumen pendukung sebelum pembangunan dilaksanakan, seperti DED, AMDAL, dan menyesuaikan RTRW.
Demikian juga dengan Fraksi NasDem. Fraksi gabungan sejumlah partai itu juga menyarankan agar pelaksana fokus pada DED, AMDAL, studi kelayakan, dan dokumen lainnya.
Sementara itu, Fraksi PDIP meminta agar menunda pelaksanaan pembangunan menara payung. Sebab sampai saat ini, belum dilengkapi dokumen pendukung, seperti studi kelayakan, DED, dan dokumen lainnya.
Sedangkan Fraksi Demokrat, dengan tegas meminta agar postur anggaran perencanaan menara payung dikeluarkan dari dokumen KUA-PPAS APBD, mengingat dokumen perencanaan DED belum ada.
“Intinya, Fraksi Demokrat meminta postur anggaran menara payung dikeluarkan di KUA-PPAS APBD 2020,” tegas Ketua Fraksi Demokrat, Cendrana Saputra. (rindu)
Tinggalkan Balasan